TRIBUNNEWS.COM - Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkap peran dari pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin dan Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam kasus penyelewengan dana donasi yang menjerat mereka.

Dalam kasus penyelewengan dana donasi ACT ini, Ramadhan menyebut Ahyudin berperan dalam menghimpun dana dari beragam bentuk donasi.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri juga sebagai pengurus ketua Yayasan ACT, Ketua Pembina pada tahun 2019-2022 dan juga sebagai Ketua Pengendali Yayasan ACT dan Badan Hukum terafiliasi dengan ACT."

"Menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi. Kemudian bersama pendiri yayasan, membina, mengawasi, dan mengurus, telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya," kata Ramadhan dilansir tayangan Live Breaking News Kompas TV, Senin (25/7/2022).

Kemudian pada 2015, Ahyudin membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT, perihal pemotongan donasi sebanyak 20-30 persen.

"Tahun 2015 bersama membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT, perihal pemotongan donasi sebanyak 20-30 persen. Tahun 2020 bersama, membuat opini Dewas Syariah ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30 persen dari dana donasi," terang Ramadhan.

Baca juga: Polisi Beberkan Gaji Empat Tersangka Pimpinan ACT Antara Rp50-450 Juta: Begini Rinciannya

Tak hanya itu, Ahyudin juga menggerakan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT-610.

Dengan tujuan untuk bisa memperoleh gaji dan fasilitas lainnya.

"Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti Program Dana Bantuan BOEING terhadap ahli waris korban Lion Air JT-610. Tujuannya memperoleh gaji dan fasilitas lainnya bersama pendiri yayasan dan pembina pengawas dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT," ungkap Ramadhan.

Dana yang seharusnya untuk pendirian Yayasan ACT pun digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Ahyudin.

"Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan, seharusnya ditujukan juga untuk berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai donasi yang terkumpul, termasuk dari dana Boeing tidak sesuai dengan peruntukkannya," imbuh Ramadhan.

Baca juga: Jadi Tersangka Penggelapan Donasi, Polisi Ungkap Gaji Bos ACT: Mulai Rp 50 Juta Sampai Rp 450 Juta

Peran Ibnu Khajar

Ramadhan menjelaskan, dalam kasus penyelewengan dana ACT, Ibnu Khajar berperan sebagai pendorong pembuatan opini Dewan Syariah Yayasan ACT, terkait potongan dana sebesar 30 persen dari dana donasi.

Ibnu juga menjadi salah satu Direksi di badan hukum yang terafiliasi dengan ACT.

Sama dengan Ahyudin, Ibnu Khajar juga ikut membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30 persen.

"Sedangkan saudara IK perannya adalah Ketua Pengurus ACT periode 2019-sekarang. Tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang potongan dana sebesar 30 persen dari dana donasi."

"Menjadi Direksi di badan hukum yang terafiliasi dengan ACT, tahun 2015 bersama membuat SKB pembina dan pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30 persen," kata Ramadhan.

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Donasi, Bareskrim Polri Periksa Dua Petinggi ACT Jelang Penetapan Tersangka

Ramadhan menambahkan, Ibnu diketahui ikut membuat perjanjian kerjasama dengan para vendor dalam mengerjakan proyek CSR terkait dana kemanuisaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT-610.

Ibnu juga berperan menjadi Dewan Presidium ACT dengan tujuan perolehan gaji serta fasilitas.

Selain itu Ibnu berperans ebagai presidium yan menentukan kebijakan penggunaan dana dari donasi yang dipotong sebanyak 30 persen.

"Saudara IK juga turut membuat perjanjian kerjasama dengan para vendor yang mengejarkan proyek CSR terkait dana kemanuisaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT-610. Kemudian menjadi Dewan Presedium ACT, dengan tujuan memperoleh gaji serta fasilitas lainnya."

"Berdasarkan pendiri yayasan, pembina, pengawas dan pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan ACT. Kemudian sebagai presidium yang juga yang menentukan kebijakan penggunaan dana dari donasi yang dipotong sebanyak 30 persen," ucap Ramadhan.

Baca juga: BNPT: Perlu Kerja Sama Internasional Usut Dugaan Aliran Dana ACT ke Jaringan Teroris Luar Negeri

Ahyudin dan Ibnu Khajar Jadi Tersangka Penyelewengan Dana ACT

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana donasi di lembaga filantropi tersebut.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin (25/7/2022).

Hasilnya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada pukul 15.50 WIB, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Bareskrim Polri Telah Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Umat ACT

Selain Ahyudin dan Ibnu Khajar, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya berinisial HH selaku Anggota Pembina ACT dan NIA selaku Anggota Pembina ACT.

Ia menyampaikan bahwa keempat tersangka kini masih belum diproses penahanan.

Menurutnya, penyidik masih melakukan diskusi internal terkait rencana tersebut.

"Sementara kami masih melakukan diskusi internal terkait penangkapan dan penahanan," katanya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Igman Ibrahim)

Baca berita lainnya terkait Kontroversi ACT.