TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima 25 orang perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya  terkait pembangunan sumber daya manusia di kawasan perbatasan.

Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan security dalam mengelola isu perbatasan, tapi juga memaksimalkan pendekatan prosperity.

“Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap akan jadi prioritas. Karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengaku sewaktu dirinya menjadi Panglima Kodam XII Tanjungpura, sudah menerapkan prioritas bagi anak-anak perbatasan untuk direkrut menjadi bagian dari TNI.

Baca juga: Moeldoko: Ada Gap Lebar di Produktivitas Perkebunan Sawit Rakyat dengan Swasta

Menurut Moeldoko, kebijakan afirmasi seperti ini sudah diterapkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Pemerintah sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Tapi ini memang dilakukan secara bertahap, ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan. Jadi saya minta agar teman-teman masyarakat adat untuk bersabar. Namun tentu pemerintah akan selalu mendengar aspirasi kalian,” kata Moeldoko.

Sebelumnya masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang ini, meminta agar pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda perbatasan agar bisa memiliki daya saing.

“Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut. Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi,” kata Igas, salah satu perwakilan masyarakat Suku Dayak Sintang yang hadir dalam pertemuan.

Menurutnya jumlah institusi pendidikan yang terbatas dan jarak tempuhnya yang sangat jauh, sering menjadi hambatan bagi anak-anak muda di kawasan perbatasan untuk mengakses pendidikan secara layak. Kehadiran fasilitas penunjang seperti internet yang juga masih sangat terbatas.