Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengungkap alasan anggota KPU Daerah Jawa Barat, Titik Nurhayati, masih bertugas meski telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Pilkada Depok 2015.

Hasyim mengatakan berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU baru bisa diberhentikan jika sudah menjadi seorang terdakwa.

Terdakwa yang dimaksud adalah orang tersebut sudah menerima dakwaan dari jaksa atas dugaan tindak pidana terkait.

"Anggota KPU baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, itu akan diberhentikan sementara kalau statusnya sudah menjadi terdakwa. Terdakwa itu artinya dibacakan dakwaan di muka persidangan peradilan," kata Hasyim saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Antisipasi Potensi Sengketa di Tahapan Pendaftaran Parpol, KPU Ikut Standar Kualifikasi UU

Hasyim menyebut KPU sendiri yang mengajukan permintaan agar Titik tak ditahan karena alasan tugas kepemiluan.

Di sisi lain  meski Titik telah ditetapkan sebagai tersangka namun masih ada hak yang perlu dihormati.

"Proses hukum juga kita hormati. Dan ada ketentuan di undang-undang tentang kapan status seseorang itu kemudian dapat perlakuan apa menurut undang-undang," imbuhnya.

Anggota KPUD Jabar Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Mantan Ketua KPU Kota Depok periode tahun 2013-2018 yang kini berstatus aktif sebagai anggota KPUD Jawa Barat, Titik Nurhayati (42), ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Titik tidak ditahan meski sudah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Pilkada Depok 2015.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Mohtar Arifin, mengatakan, kasus korupsi ini bermula ketika KPUD Kota Depok menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Depok pada tahun 2015 silam, dengan nilai hampir mencapai Rp 45 miliar.

Puluhan miliar uang tersebut diberikan dalam dua tahap, yang pertama sebesar lebih dari Rp 37 miliar, dan kedua sebesar Rp 7 miliar lebih.

Selanjutnya, dana hibah tersebut diselewengkan oleh tersangka Titik Nurhayati bersama dengan seorang saksi bernama Fajri Asrigita Fadillah yang kini kasusnya telah berkekuatan hukum tetap.

Titik menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan dana hibah tersebut untuk kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye pada tahun 2015.

Modus operandi yang digunakan tersangka adalah dengan melakukan konspirasi perubahan metode lelang menjadi penunjukan langsung.

Mohtar mengatakan terkini pihaknya tengah menyiapkan segala kebutuhan untuk menyidangkan kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Bandung secepatnya.

“Usai pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Langkah selanjutnya adalah sesegera mungkin untuk melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor di Bandung, biar kasus KPU Kota Depok ini cepat disidangkan,” ucapnya.

Tersangka didakwa Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.