Penuhi Kebutuhan Darah, Pemerintah Diminta Realisasikan Industri Kantong Darah
Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan kerja ke Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi, pada Senin (1/8/2022).
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar VII Kabupaten Bekasi, Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan kerja ke Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi, pada Senin (1/8/2022).
Rieke Diah Pitaloka dalam kunjungan kerja sangat mendukung Pemerintah Republik Indonesia, untuk segera merealisasikan industri nasional terkait kantong darah.
Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih saja mengimpor kantong darah.
Menurut dia, Indonesia masih impor kantong darah, hal ini pada kondisi tertentu.
"Misalnya pada saat terjadi sesuatu pada negara eksportir, seperti bencana, dapat berimbas pada resiko ketersedian darah untuk kebutuhan medis di tanah air" ujar Rieke, dalam keterangannya,
pada Senin (1/8/2022).
Perempuan berkacamata tersebut berujar, Indonesia sangat mungkin untuk melakukan industri kantong darah.
Rieke mendukung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang salah satu prioritas risetnya adalah bidang kesehatan untuk mengkaji secara mendalam terkait teknologi dan inovasi untuk pembangunan industri nasional kantong darah dan fraksionasi plasma darah.
Baca juga: Peringati Hari Bhakti Ke-75 TNI AU, Lanud Silas Papare Gelar Aksi Sosial Donor Darah.
Rieke juga menyatakan mendukung penuh agar BUMN farmasi memulai industri kantong darah dengan melibatkan Palang Merah Indonesia.
Dia menilai, persoalan darah adalah persoalan kemanusiaan, sehingga darah tidak boleh diperjualbelikan.
"Namun akibat kantong darah masih impor dari luar negeri, maka darah bagi kebutuhan medis di Indonesia tergolong mahal. Info dari PMI Kabupaten Bekasi, satu kantong darah kurang lebih harganya dikisaran 100 ribu rupiah," ujarnya
Rieke merencanakan isu industri kantong darah dan fraksionasi plasma darah akan ia konsultasikan ke Kementerian BUMN sebagai mitra Komisi VI DPR RI.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.