TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua anggota TNI AD diduga membantu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, kabur ke Papua Nugini.

Komisi I DPR RI yang merupakan mitra dari TNI meminta kabar tersebut diusut tuntas.

"Ini tentunya sebuah tuduhan yang amat serius, dan wajib diselisik sampai tuntas," kata anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, saat dihubungi Tribun, Selasa (2/8/2022).

Legislator Partai Golkar itu menyebut, selama ini seluruh jajaran TNI, selalu menjunjung tinggi profesionalitas, integritas dan kejujuran dalam bertugas. 

Dave meyakini institusi TNI tidak akan menutup-nutupi kebenaran di balik kabar tersebut.

"Kami yakin panglima TNI tidak akan menutup-tutupi hasil pemeriksaan ini. Jadi kita nantikan hasil pemeriksaannya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, dua anggota TNI AD diduga membantu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, kabur ke Papua Nugini.

Berdasarkan sumber Tribunnews.com, salah satunya yaitu Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN inisial AB.

Terkait hal tersebut, KPK yang menangani kasus Ricky telah bersurat ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta bantuan menghadirkan anak buahnya bersaksi di hadapan tim penyidik.

Baca juga: KPK Minta Bantuan Interpol Cari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

"Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Ricky Ham Pagawak, Ketua DPC Partai Demokrat Mamberamo Tengah, diketahui sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juli 2022.

Ali memastikan pihaknya terus melakukan upaya pencarian terhadap Bupati Mamberamo Tengah dua periode itu.

Salah satu caranya lewat permintaan keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan Ricky. 

"Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna percepatan penyelesaian perkara ini sehingga kepastian hukum segera terwujud," katanya.

Selain meminta bantuan Jenderal Dudung, kata Ali, KPK juga telah berkirim surat ke pihak Gubernur Provinsi Papua sebagai bentuk informasi dan koordinasi.

Sehingga pihak Pemprov Papua dapat turut membantu mencari keberadaan Ricky.

"Gubernur juga dapat memantau roda pemerintahan di Pemkab Mamberamo Tengan sehingga tetap berjalan normal," kata Ali.

KPK mengimbau Ricky dapat kooperatif untuk serahkan diri dan mengingatkan agar pihak-pihak tidak turut membantu persembuyian tersangka karena itu diancam pidana Pasal 21 UU Tipikor.

"Kami juga tegaskan bahwa penanganan perkara KPK tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga hak-hak tersangka juga tentu kami perhatikan sesuai koridor ketentuan hukum," kata Ali.