Soroti Isu Perdagangan Manusia, Indonesia Dorong AICHR Tingkatkan Perlindungan HAM
Indonesia menyoroti isu perdagangan manusia dan mendorong AICHR meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, PHNOM PENH - Indonesia menyoroti isu perdagangan manusia dan mendorong ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negerj Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi dalam pertemuan dengan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Interface with AICHR Representatives yang dilakukan di Phnom Penh, Selasa (2/8/2022).
“Perlindungan hak asasi manusia sama pentingnya dengan promosi hak asasi manusia,” kata Retno Marsudi dalam pernyataannya.
Retno pun tekankan pentingnya upaya untuk terus memperkuat kerja AICHR, antara lain melalui peningkatan kerja sama yang lebih banyak dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat madani dan LSMs.
Baca juga: PMI Korban Penyekapan Bertambah Menjadi 62 Orang, Menlu RI Temui Kepala Kepolisian Kamboja
Selain itu, interaksi secara reguler dengan lembaga hak asasi manusia internasional dan nasional juga sangat
penting.
Selain itu, Menlu RI juga mengusulkan melembagakan platform untuk dialog mengenai hak asasi manusia setiap tahun.
Dialog ini dapat digunakan untuk melihat situasi hak asasi manusia, melakukan tukar pengalaman mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dan membantu kerja Komisi dalam menjalankan mandatnya.
Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Kamboja akan menjadi co-host pelaksanaan Dialog Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan November tahun ini.
Baca juga: Menlu Retno: Jokowi Akan Melawat ke China, Jepang dan Korsel: Bahas Perdagangan dan Investasi
Menlu RI juga menyoroti pentingnya isu perdagangan manusia menjadi perhatian kerja AICHR.
Menlu RI sampaikan saat ini Indonesia sedang lakukan pembicaraan dengan otoritas Kamboja untuk menangani isu perdagangan manusia yang terus
marak akhir-akhir ini.
Kerja sama serupa akan lebih bermanfaat jika diintensifkan dalam konteks ASEAN.
Pertemuan juga menyoroti mengenai perkembangan di Myanmar, termasuk pelaksanaan hukuman mati terhadap 4 orang tahanan politik.
Retno mengatakan hukuman mati kepada 4 orang tahanan politik menunjukkan tidak ada komitmen Junta militer Myanmar dalam melaksanakan 5 Points Consensus.
