TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana melantik Penjabat (Pj) kepala daerah terkait tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua berbarengan dengan peresmian tiga provinsi baru tersebut.

Seperti diketahui, dengan adanya DOB tersebut maka Papua akan terbagi dalam beberapa provinsi seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Menurut hasil kesepakatan, ibu kota Papua Selatan berada di Merauke. Lalu, ibu kota Papua Tengah ada di Nabire, dan ibu kota Papua Pegunungan di Jayawijaya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Watipo mengatakan pihaknya ingin pelantikan Pj dan peresmian ibu kota provinsi baru itu dilakukan bersamaan secar terpusat di salah satu wilayah.

“Katakanlah di Merauke, Merauke jadi tempat untuk dipusatkan peresmian 3 DOB yang baru sekaligus pelantikan Pj dipusatkan di sana. Harapan kami begitu,” kata John Wempi Watipo selepas menghadiri acara Rakornas dan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional BNPT di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Saat ini, sambung dia, pihaknya terlebih dahulu melaporkan perkembangan ke Mendagri Tito Karnavian untuk selanjutnya diteruskan ke Presiden Joko Widodo.

Wempi menyebut hal itu agar kehadiran tiga provinsi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, sejalan dengan tujuan revisi Otonomi Khusus pada Undang-Undang Nomor 2 Tahub 2021.

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Tentang Papua dan Papua Barat, Bahas UU DOB Hingga Dana Otsus

“Bahwa kehadiran DOB ini untuk mengangkat derajat dan martabat orang Papua,” tuturnya.

Persiapan Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua

Lebih lanjut Wempi menjelaskan pihaknha sudah melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi baru di Papua belakangan ini. Ia pun telah melakukan pemetaan dan persiapan terkait sarana dan prasarana pemerintahan di tiga provinsi baru itu.

Wempi menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mini untuk pelaksanaan proses pemerintahan di tiga provinsi baru hingga Desember 2022.

"Kita harapkan mudah-mudahan bisa lebih cepat, sehingga kita ada masa transisi ini kita bentuk APBD mini juga untuk mengantarkan waktu katakanlah dari hari ini sampai dengan Desember, nanti Pj yang akan menyusun APBD induk untuk 2023," kata Wempi.