TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan pengiriman dan logistik PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi kasus penguburan paket bantuan sosial (bansos) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Dalam undangan yang diterima Tribunnews.com, Hotman akan menggelar jumpa pers terkait kasus yang sedang heboh itu pada Kamis (4/8/2022) besok.

Hotman Paris sebagai pengacara akan memberikan keterangan bersama Mohammad Feriadi Soeprapto sebagai Presiden Direktur JNE.

"Press conference distribusi beras bantuan sosial di Kota Depok," demikian bunyi undangan yang disebarkan oleh pihak JNE.

Kasus penguburan paket beras bansos di Depok itu kini sudah diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Pada Rabu (3/8/2022) pagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah melakukan peninjauan ke lokasi tempat beras bansos itu dikubur.

Peninjauan lokasi itu juga melibatkan Kapolres Metro Kota Depok, Kombes Pol Imran Edwin Siregar, serta pihak Kementerian Sosial dan Bulog.

Selain itu, pihak JNE juga hadir karena diduga bertanggung jawab atas penguburan bansos yang diduga mengalami kerusakan saat proses distribusi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan, dari peninjauan itu diketahui jika beras yang dikubur di sana berjumlah sekitar 3,4 ton.

"Yang sekarang ditanam di sini dari hasil sementara kami dapat dari teman-teman JNE 3,4 ton ya," ujar Auliansyah.

"Mungkin teman-teman sudah bisa lihat semua. Kita sudah cek lokasi yang kita lihat memang ada beras yang ditimbun di situ. Kita sepakat semua ya bahwa kita sudah cek lokasi, memang ada beras yang ditimbun," jelas Auliansyah.

Sementara pihak JNE mengklaim telah mengganti semua beras yang dikubur di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok itu.

Melalui kuasa hukumnya, Anthony Djono, pihak JNE mengatakan bahwa beras ini dikubur musabab rusak terkena hujan saat pengiriman.

"Kita sudah ganti semua, jadi tidak ada kerugian sedikit pun dari penerima," jelasnya di lokasi penguburan beras itu, Rabu (3/8/2022).

"Itu saat diambil dari gudang Bulog tentu ada di stiker. Awalnya memang ditujukan untuk dibagikan, tapi kan di perjalanan rusak. Ketika rusak maka kami pindahkan ke gudang dan ganti yang baru, dan kita stikerkan lagi. Jadi barang yang sama bukan beras bansos," sambungnya lagi.

Oleh sebab itu, kata Anthony, tidak ada hak masyarakat terkait bansos ini yang berkurang.

"Jadi intinya hak masyarakat tidak berkurang sama sekali," tegasnya.

Update beras bansos ditimbun di Depok

Badan Urusan Logistik (Bulog) memberikan klarifikasi terkait temuan beras sembako Presiden yang terkubur di lahan kosong di Sukmajaya, Depok.

Sembako bantuan Presiden itu dikubur oleh JNE Express karena rusak terkena hujan setelah diambil dari gudang Bulog.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan peristiwa itu terjadi pada pertengahan 2020.

"Pada periode Mei-Juni 2020, pihak pengantar akan mengirimkan beras kepada warga penerima bantuan beras presiden, namun dalam perjalanannya ada kendala yang mengakibatkan beras tersebut mengalami sedikit kerusakan," terang Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Kemudian, pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima.

Sehingga, pihak ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh penerima manfaat.

Sementara beras yang rusak menjadi tanggung jawab pihak ketiga, sehingga Bulog tak lagi terlibat dalam penanganan beras yang rusak itu menurut keterangan Iqbal.

Dalam informasi terpisah, Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengaku pihaknya bekerjasama denagn pihak ketiga untuk mempercepat penyaluran bansos, yaitu PT DNR dan PT Pos Indonesia.

Menurut Budi, tidak masalah jika pihak ketiga melakukan subkontrak dengan perusahaan lain dalam penyaluran beras tersebut.

"Ya boleh-boleh saja. Yang penting sampai kepada sasaran dong," kata Buwas kepada Kompas, Selasa (2/8/2022).

JNE bekerja sama dengan PT DNR untuk salurkan beras bansos Presiden

JNE Express mengaku telah mengubur beras bantuan Presiden di lahan kosong di Sukmajaya, Depok.

Diketahui, JNE bekerja sama dengan vendor bernama PT DNR.

DNR kemudian memegang distribusi beras bansos Presiden kepada masyarakat, menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, dikutip dari Kompas.

Dalam kontrak kerja sama JNE dan PT DNR, JNE berperan mengantar beras bansos kepada masyarakat yang namanya sudah ada dalam daftar penerima manfaat.

Ratusan ribu ton beras itu kemudian diambil pihak JNE ke gudang Bulog di Cakung, Jakarta Timur.

Namun, terjadi gangguan dalam perjalanan karena hujan deras.

"Beras ini dikatakan dalam kondisi rusak. Beras yang basah itu, menurut JNE, jadi tanggung jawab JNE dan sudah diganti oleh JNE dengan paket lain yang setara," kata Zulpan.

Saat ini, polisi masih mendalami pengakuan dari JNE terkait beras yang basah, rusak, dan telah diganti tersebut.

Kronologi Penemuan Beras Bansos Presiden ditimbun di tanah

Seorang warga Depok, Rudi Samin menemukan beras bansos Presiden yang ditimbun di lahan kosong miliknya, tepatnya di sekitar di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Jumat (29/7/2022).

Ia melakukan penggalian selama tiga hari menggunakan excavator dan menemukan sembako lain yang juga ditimbun, yaitu minyak goreng, tepung terigu, dan telur.

Rudi Samin mengatakan ia telah mendapat informasi penimbunan tersebut dari seorang karyawan gudang JNE Depok, yang lokasinya berada di seberang lahannya, dikutip dari Tribun Jakarta.

Polda Metro Jaya bersama Kementerian Sosisla dan Bulog akan melakukan pengecekan ke lokasi penimbunan pada Rabu (3/8/2022).

Persoalan ini akan ditangani oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Tentu kita akan mengungkap persoalan yang sebenarnya karena dalam hal ini jumlah beras yang harus disalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya wajib atau berhak menerima itu kan ratusan ribu ton. Oleh sebab itu Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda memutuskan penanganannya ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," pungkas Zulpan.(*)