Oknum Tentara Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur, KPK Diminta Libatkan Pimpinan TNI
KPK disarankan melibatkan pimpinan TNI dalam upaya pencarian oknum anggota TNI yang diduga ikut membantu tersangka suap Bupati Memberamo Tengah
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK perlu melibatkan pimpinan TNI dalam upaya pencarian oknum anggota TNI yang diduga ikut membantu tersangka suap Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak melarikan diri.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur
Menurut dia, Jenderal Dudung bisa memeritahkan anak buahnya mencari keberadaan oknum anggota TNI itu sampai ketemu.
“Itu bagus (KPK koordinasi dengan KSAD Dudung karena KSAD sebagai atasan,-red). Saya kira pak Dudung akan menfasilitasi itu karena ranahnya sebagai atasan,” ujar Gus Fahrur dalam keterangannya, pada Rabu (3/8/2022).
Dia meyakini, pimpinan TNI akan membantu KPK mencari oknum anggotanya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.
Dia menegaskan, upaya penegakan hukum tak boleh diskriminatif.
Sehingga, kata dia, siapapun yang diduga membantu Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak melarikan diri, maka hal tersebut harus diusut.
“Kita berharap itu bisa diusut, diselidiki, jangan sampai ada kesan (ditutupi,-red). Hukum jangan sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” katanya.
Menurut Gus Fahrur, pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian semua pihak.
Baca juga: KPK Dalami Pengerjaan Proyek di Mamberamo Tengah dari Wakil Bupati Yonas Kenelak
Sebab, korupsi sangat berbahaya dan akan membuat banyak masyarakat jatuh miskin karena kasus kejahatan tindak pidan korupsi.
“Karena kasus korupsi telah menjadi suatu berbahaya. Terlalu banyak kasus korupsi di eksekutif danlegislatif. Jadi jangan main-main,” tegas Gus Fahrur.
Dia meyakini Jenderal Dudung bisa membawa anak buahnya langsung ke KPK untuk menjalani pemeriksaan jika oknum anggota TNI itu terbukti ikut membantu tersangka bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak melarikan diri.
“Iya bisa (pak Dudung bawa langsung ke KPK,-red) harus segera di proses. Tentu kalau memang itu bisa setelah diselidiki dan terbukti harus diproses sesuai hukum. Kesetaraan orang di depan hukum penting. Hukum harus terus ditegakkan,” jelas Gus Fahrur.
Gus Fahrur berharap Jenderal Dudung terus bisa memimpin TNI AD dan menjadi pemimpin yang baik karena jenderal bintang empat itu dianggap memiliki relasi baik dengan banyak pihak.
“Dan kita berharap beliau sebagai salah satu pendorong penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya.
