Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan impor vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebanyak 51,8 juta dosis dari lima perusahaan luar negeri dengan biaya senilai Rp1,3 triliun.

Vaksin akan datang secara berkala. Vaksin monovalen dan bivalen itu didatangkan dari Prancis, Brasil, Argentina, dan China.

Langkah pemerintah tersebut dinilai akan membantu mengurangi beban biaya yang dirogoh peternak selama menghadapi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Dengan adanya vaksinasi (PMK) secara otomatis akan menekan biaya, melindungi hewan ternak,” kata Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro dalam pernyataannya, Kamis(4/8/2022).

Baca juga: YLKI Menduga Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Muncul Akibat Pemerintah Impor Sapi dari India

Menurut Nanang, vaksin PMK impor yang segera tiba dari luar negeri secara berkala tersebut harus diprioritaskan secara merata, baik ke wilayah yang masih bebas wabah ataupun wilayah yang sudah terdampak wabah.

“Harus berjalan secara paralel. Semua urgen (penting), zona hijau juga harus divaksin. Yang wilayah terpapar tapi ada yang belum kena (PMK) juga harus vaksin,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Yudi Guntara Noor.

Ia menilai, keberadaan vaksin akan mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan peternak untuk menghadapi wabah seperti penggunaan desinfektan dan pemisahan ternak sehat dari yang sakit, sekaligus memperbaiki pemasukan peternak yang terimbas wabah untuk jangka menengah dan panjang.

“Kalau divaksin, ternak tidak akan saling menulari. Dengan vaksin, dana operasional tidak keluar besar pada beberapa tahun ke depan,” kata Yudi.

Baca juga: Mentan: Tangani Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Tak Bisa Hanya Satu Kementerian Saja

Keduanya sepakat ke depannya hewan-hewan ternak berkuku genap akan hidup berdampingan dengan PMK layaknya Covid-19. Karena itu, dibutuhkan keberadaan vaksin PMK secara berkelanjutan selain melalui impor.

“Sekarang vaksin masih impor. Ini karena emergency, karena penyakit baru. Impor ini sementara. Nantinya kita bisa impor bank vaksin, manufaktur di Indonesia kerja sama dengan swasta dalam negeri. Mudah tersedia dan gampang diakses, lebih murah juga,” kata Yudi. (Willy Widianto)