TRIBUNNEWS.COM - Dharma Wanita Persatuan berdiri pada 5 Agustus 1974.

Awalnya, Dharma Wanita merupakan organisasi Isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masa Pemerintahan Orde Baru.

Organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud, atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara.

Saat itu, Dharma Wanita beranggotakan para Istri Pegawai Republik Indonesia, Anggota ABRI yang dikaryakan dan Pegawai BUMN.

Pada era Reformasi tahun 1998, organisasi wanita ini melakukan perubahan mendasar, sehingga tidak ada lagi unsur politik.

Dharma Wanita menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan demokrasi, dikutip dari laman Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Baca juga: Kumpulan Link Twibbon Hari Dharma Wanita Nasional 2022 Serta Cara Buat dan Bagikan di Media Sosial

Setelah keluar dari pengaruh politik, nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan.

Penambahan kata “Persatuan” disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

Perubahan organisasi ini tidak terbatas pada penambahan kata Persatuan namun juga berubah menjadi organisasi yang mandiri dan Demokrasi.

Dharma Wanita sebagai organisasi istri Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran strategis untuk meningkatkan peran perempuan terutama melakukan pengawasan dan pembinaan pola asuh dan tumbuh kembang anak.

Sehingga, generasi penerus bangsa bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif.

Baca juga: 3 Novel Sejarah Indonesia selain Gadis Kretek yang Soroti Peran Perempuan

Pada Munas Luar Biasa (Munaslub) Dharma Wanita yang diselenggarakan pada tanggal 6 – 7 Desember 1999.

Seluruh rancangan Anggaran Dasar disahkan dan menetapkan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan terpilih, Ny. Dr. Nila F. Moeloek.

Pokok-pokok perubahan organisasi Dharma Wanita yang ditetapkan pada Munaslub antara lain :