TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menanggapi soal polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Yasonna mengatakan saat ini pihaknya sedang memprioritaskan revisi UU Cipta Kerja.

"Kita masih ada prioritas rencana UU, revisi UU Cipta Kerja. Itu kita prioritaskan," kata Yasonna di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu (6/8/2022).

Yasonna menegaskan pihaknya akan membereskan soal RKUHP setelah pembahasan revisi UU Cipta Kerja selesai.

"Selesai (revisi UU Cipta Kerja) itu nanti baru RKUHP," ungkapnya.

Terkait 14 pasal bermasalah dalam RKUHP, Yasonna memastikan tak mencabut. Kini, pihaknya sedang membahas 14 pasal tersebut.

"Enggak, lagi dibahas ini sekarang," ungkap Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan DPP PDIP itu.

Baca juga: Pakar: Jika Pemerintah Hapus 14 Pasal Bermasalah di RKUHP, Selesai Permasalahan

Yasonna menuturkan sebetulnya Kemenkumham telah mensosialisasikan 14 pasal tersebut.

Namun, karena ada instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga terhadap 14 pasal tersebut kembali disosialisasikan.

"Jadi sekarang RKUHP kita sosialisasikan. ada 14 poin. Sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah, tetapi Pak Presiden mengatakan sudahlah sosialisasi lagi 14 poin itu kepada masyarakat," imbuhnya.