Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggalang usul penggunaan Hak Angket DPR untuk permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). 

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, DPR memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepeda pemerintah. 

Dia mengakui bahwa banyak kritik publik sejak awal menyangkut utilitas, urgensi, feasibilitas atau kelayakan dan persoalan penganggarannya.

"Usulan penggunaan hak angket sangat penting untuk menyelidiki dan mengurai secara terang benderang masalah demi masalah yang terjadi pada proyek KCJB demi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara pada proyek ini," kata Jazuli, dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/8/2022).

Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, kalangan dewan, pengamat, dan publik luas mencium ketidakberesan proyek KCJB sejak awal. 

Mulai janji dan pemerintah untuk menjadikan proyek ini murni dilakukan BUMN dengan skema business to business (btb). 

Pemerintah juga menyatakan komitmen bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. 

"Tetapi dalam perjalanannya, janji dan komitmen tersebut ternyata nihil. Negara harus menanggung biaya melalui penyertaan modal negara (PMN) dari 2020 hingga 2023 sebesar 15,2 Triliun plus Dana Talangan. Bahkan dalam perkembangannya KCJB menuntut pemerintah Indonesia untuk menanggung pembengkakan biaya proyek konstruksi dan cost over run," ujar Jazuli. 

Menurut Jazuli kesalahan kalkulasi dan perencanaan proyek KCJB fatal. Proyek ini juga menyangkut wibawa Presiden yang dahulu menyebut tidak sepeser pun menggunakan APBN, tapi kenyataannya menjadi beban APBN melalui PMN.

Baca juga: Rangkaian Kereta KCJB Mulai Dikirim dari China Hari Ini

Bahkan belakangan tersiar berita lepas tangannya konsorsium yang didominasi Cina dan melimpahkan pembengkakan biaya proyek ke negara. 

Anggota DPR Dapil Banten ini menyatakan bahwa Fraksi PKS sejak awal memberi kritik terhadap proyek KCJB karena sejumlah permasalahan mulai soal tender yang berpolemik, awalnya konsorsium Jepang yang masuk tapi kemudian batal digantikan Cina dengan alasan yang tidak jelas. 

Proyek juga dikhawatirkan akan membebani keuangan negara yang nyatanya terbukti saat ini. 

Selain itu, Fraksi PKS melihat perencanaan sangat tidak matang baik dari sisi ekonomi maupun teknis.