TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua ruangan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, langsung disegel penyidik KPK sejak Kamis (11/8/2022) setelah sang bupati terkena operasi tangkap tangan KPK di kawasan Senayan, Jakarta.

Dua ruangan itu yang disegel KPK adalah ruang kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan Ruang Bagian Lelang Elektronik Dinas Kominfo.

Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Joko Ngadmo kepada Tribunnews mengatakan seusai kejadian dua ruangan disegel KPK, aktivitas di Diskominfo masih berjalan seperti biasanya.

"Teman-teman di kantor Diskominfo Kabupaten Pemalang berangkat (kerja) semua. Dua ruangan yang disegel yaitu ruang Pak Kepala Dinas dan ruangan umum yang tembus ke ruang kepala dinas," kata Sekdin Kominfo Kabupaten Pemalang Joko Ngadmo, Jumat (12/8/2022).

Dia menjelaskan, di ruangan umum tersebut merupakan ruangan sekretariat Diskominfo Kabupaten Pemalang. "Ada 9 kursi untuk pegawai sekretariat, karena ruangan disegel semua pegawai dialihkan ke ruang meeting," ujarnya.

Baca juga: Aksi Kejar-kejaran Ala Adegan Film, Mobil OTT KPK Pepet Kendaraan Bupati Pemalang

Awalnya ia kaget melihat dua ruangan disegel oleh KPK. "Kami kaget, ketika berangkat kerja dua ruangan sudah disegel,"

Joko mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi adanya ruangan Diskominfo Kabupaten Pemalang itu ketika lihat tayangan di televisi. "Hingga saat ini pak kepala dinas belum memberikan keterangan terkait ini," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini telah berulangkali diperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.

Baca juga: KPK Juga Ciduk Tukang Sapu di OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," ujarnya.

Dia menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.

"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.

"Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," kata Ganjar.(Tribun Network/ham/wan/wly)