Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo menyinggung soal pengentasan stunting di Indonesia yang harus dipercepat dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022. 

Menurut mantan walikota Solo ini, percepatan penurunan stunting merupakan program yang paling penting karena terkait pembangunan manusia Indonesia yang lebih berdaya saing di masa depan. 

"Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Oleh karena itu, dibidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata," kata Jokowi dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (16/8/2022).

Pemerintan pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp169,8 triliun untuk sektor kesehatan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023. APBN yang disiapkan tahun depan sebesar Rp3.041,7 triliun.

Jokowi menyebut, anggaran kesehatan akan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Baca juga: Kementerian Kesehatan Lakukan Tiga Upaya Untuk Cegah Stunting di Indonesia 

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya.

Diketahui, kondisi stunting di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan di mana satu dari empat balita di Indonesia mengalami stunting. Padahal stunting merupakan ancaman bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Prioritas di 12 Provinsi

Saat ini, ada 12 provinsi di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk penanganan penurunan angka stunting, yakni Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara. 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa program penanganan stunting lebih diperdalam. Yakni terdapat dua program yaitu intervensi spesifik terkait dengan kesehatan, dan intervensi sensitif yang berkaitan dengan hal diluar kesehatan. 

Baca juga: Presiden Jokowi Prioritaskan Percepatan Penurunan Stunting

Khusus pada intervensi spesifik, supaya diusahakan ibu hamil dan remaja putri tidak kekurangan zat besi dan tidak kekurangan gizi lainnya sehingga tidak terkena stunting untuk bayinya nanti. 

"Untuk intervensi spesifik yang paling sensitif justru sebelum bayi itu dilahirkan, diusahakan ibu hamil maupun remaja putri tidak kekurangan zat besi dan tidak kekurangan gizi lainnya supaya tidak terkena stunting nantinya," ucapnya. 

Sejalan dengan Hal tersebut, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Hasto Wardoyo berharap para Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat berkomitmen untuk menjalankan program stunting sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. 

Pemerintah menarget penurunan stunting ke angka 14 persen pada 2024. Angka tahun 2021 masih tercatat 24,4 persen. Menurun dari 30,8 persen pada 2018.