TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini, Selasa (16/8/2022).

"Hari ini sesuai penetapan dan relas panggilan dari PN Jakarta Selatan, diagendakan persidangan praperadilan perdana yang diajukan bupati Mimika," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).

KPK, lanjut Ali, telah siap menjawab gugatan Eltinus Omaleng.

Dia menjelaskan praperadilan merupakan ajang uji atas syarat formil penyidikan yang KPK lakukan, bukan materi penyidikan.

Sehingga KPK menghargai upaya Eltinus.

"Namun perlu kami tegaskan bahwa, seluruh proses penyidikan perkara tsb telah sesuai mekanisme hukum acara berlaku," katanya.

Ali memastikan penyidikan terhadap Eltinus terjadi karena KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan undang-undang.

"Untuk itu kami yakin permohonan akan ditolak hakim," ujarnya.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menggugat praperadilan KPK lantaran tidak terima dijadikan tersangka oleh KPK.

Namun, belum diketahui di kasus apa Eltinus dijerat sebagai tersangka.

Pasalnya, KPK belum mengumumkan penetapan status Eltinus sebagai tersangka.

Sebab, KPK hanya akan mengumumkan tersangka dan konstruksi perkara setelah dilakukan penahanan atau upaya jemput paksa.

Akan tetapi, jika ditelusuri yang berkaitan dengan Mimika, KPK saat ini tengah kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Dalam kasus ini, KPK diketahui baru menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Namun lagi-lagi, penahanan para tersangka akan dilakukan jika materi penyidikan dianggap cukup dan hal itu akan diumumkan secara resmi.

"Sejauh ini belum ada yang diamankan. Penyidikan masih dilakukan. Jika penyidikan cukup, kami pastikan akan mengumumkan secara resmi," kata Ali tempo lalu.

Dia menyebutkan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Perkara yang berhubungan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 memang butuh waktu yang cukup untuk menyelesaikannya karena mesti ada koordinasi juga dengan instansi yang berwenang menghitung kerugian negaranya," jelasnya.

Guna efektifnya penyidikan perkara dimaksud, KPK telah meminta pihak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan perpanjangan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap beberapa pihak yang diduga terkait perkarara tersebut.

Perpanjangan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri beberapa pihak dimaksud, kata Ali, berlaku efektif mulai 2 Februari hingga batas waktu enam bulan ke depan.

Pembangunan gedung Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika tersebut hingga kini telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp250 miliar yang bersumber dari APBD Mimika tahun anggaran 2015, 2016, 2019, 2021 dan akan berlanjut tahun anggaran 2022 ini.

Tahap pertama tahun 2015 menghabiskan dana Rp46,2 miliar, disusul tahap dua tahun 2016 Rp65,6 miliar. Kemudian tahap tiga tahun 2019 Rp47,5 miliar.

Setelah sekian tahun tidak dianggarkan lagi, Pemkab Mimika menganggarkan lagi melalui APBD-Perubahan 2021 senilai Rp44 miliar dan kembali mengalokasikan anggaran melalui APBD 2022 ini senilai lebih dari Rp50 miliar.(*)