Tanggapan Satgas soal Rencana Vaksin Berbayar setelah Tak Ada Anggaran Khusus Covid-19
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito memberikan tanggapan terkait rencana vaksin berbayar.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Endra Kurniawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak lagi mengalokasikan anggaran khusus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada APBN 2023.
Bututnya beredar informasi rencana vaksin berbayar untuk kelompok non-PBI (penerima bantuan iuran).
Terkait informasi ini, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Prof Wiku Adisasmito pun memberikan tanggapannya.
"Pemerintah saat ini berfokus mendorong masyarakat untuk melengkapi vaksin Covid-19. Termasuk vaksin booster pertama untuk umum dan kedua untuk sumber daya kesehatan," ungkapnya pada konferensi pers virtual, Senin (19/8/2022).
Di sisi lain, ia pun meminta pada pemerintah daerah untuk segera memenuhi target 30 persen untuk vaksin booster.
Khususnya pada daerah yang masih mengalami peningkatan kasus tinggi, seperti Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wiku mengharapkan untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi booster.
"Peran pemimpin daerah seperti gubernur, walikota, bupati, camat, hingga RT dan RW untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19. Mengingat efektifitas vaksin akan menurun setelah 6 bulan bagi orang dewasa normal dan 3 bulan untuk orang lanjut usia," tegasnya.
Wiku pun menyebutkan jika pemerintah memiliki prinsip untuk terus melakukan sosialisasi dan perlindungan pada masyarakat. Dengan tujuan mempertahankan herd immunity yang tinggi.
