Abe pun menyampaikan, pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam mengatasi persoalan anggaran dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.

"Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," tuturnya.

Ketatkan Pengawasan Bukan Naikkan Harga

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah melakukan pengetatan pengawasan dan penghematan dibanding menaikkan harga Pertalite.

Sebab, kata Bhima, kenaikan harga Pertalite yang diisukan menjadi Rp10.000 per liter akan mendongkrak tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5 persen year on year (yoy).

"Dikhawatirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015," ujar Bhima.

Ia menyebut, kenaikkan harga Pertalite memang akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, di sisi lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga BBM subsidi.

"Jadi ini ibarat hemat di kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar di kantong kiri," kata Bhima.

Bhima juga menilai, pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan Solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.

Selama ini tingkat kebocoran Solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.

"Penghematan dari pengawasan distribusi Solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran," tutur Bhima.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi dampaknya akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun, meningkatkan jumlah orang miskin baru, sebab masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen.

Di sisi yang lain, masyarakat masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19.