Undang-undang tersebut mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam penjelasan umumnya mendefinisikan perbudakan sebagai Kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.

Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak.

Hl itu karena suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal tersebut memuat Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.

Serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hal-hal tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Baca juga: Mengenal Juneteenth, Hari Perayaan Berakhirnya Perbudakan di Amerika Serikat

Pasal 28D ayat 1 dan 2

Pada pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada pasa 2 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil sehingga layak dalam hubungan kerja.

Pasal 20 Undang-undang Hak Asasi Manusia

Pada pasal 1 menyatakan Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.

Lalu pada pasal 2 menyatakan Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984

Tentang pengesahkan Konvensi Anti Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998

Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Kemanusiaan.

(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)