TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan protes keras saat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan pemaparan dalam agenda Kick Off Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022) siang.

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum bersama tiga rekannya dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP menginterupsi Eddy yang sedang berbicara di podium. 

Mereka turut membawa poster masing-masing bertuliskan ‘Stop Kriminalisasi Urusan Privat’, #SemuaBisaKena, dan ‘Tolak RUU KUHP’.

“Sosialisasi hanya satu arah, kami tolak RKUHP!,” teriak Citra di sela-sela pemaparan Eddy.

Agenda menjadi sedikit terganggu untuk beberapa menit lamanya. 

Namun, dengan kondisi tersebut, Eddy tetap melanjutkan pembahasannya mengenai sejumlah Pasal yang sempat dipermasalahkan publik. 

Sementara itu, Citra dkk diarahkan panitia untuk keluar dari ruangan.

Adu mulut sempat terjadi antara Citra dkk dengan salah seorang panitia laki-laki. 

Panitia itu menyatakan pihaknya menyediakan waktu untuk masyarakat agar bisa berdiskusi dengan pemerintah dan Tim Perumus RKUHP setelah pemaparan selesai disampaikan.

“Habis ini ada waktu buat teman-teman buat sampaikan masukan, kita kasih porsi buat teman-teman dari kelompok strategis,” katanya.

Baca juga: Sosialisasi Kick Off RKUHP, Mahasiswa UI dan LBH Jakarta Protes di Tengah Forum

Namun, Citra dkk merasa sudah tidak memerlukan itu lagi lantaran masukan-masukan yang sebelumnya telah diberikan tidak dipertimbangkan.

“Kita sudah enggak ada waktu lagi, kita sudah bicara tetapi tak ada perubahan. Dalam draf RKUHP 4 Juli pun tak ada perubahan,” tutur Citra. 

“Yang menjadi fokus hanya 14 Pasal sementara banyak Pasal-pasal bermasalah di dalamnya,” imbuhnya.

Citra menegaskan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak RKUHP disahkan karena tidak mengakomodasi partisipasi yang bermakna.

“Kami menolak forum ini karena forum ini hanya sosialisasi satu arah, sementara partisipasi bermakna tidak hanya satu arah,” kata Citra.

Menurut Citra, partisipasi yang bermakna harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat secara serius.

“Selama proses bertahun-tahun kami tidak didengarkan pendapatnya,” ujar dia.

Agenda Kick Off RKUHP ini dihadiri oleh pemerintah, Tim Perumus RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dan sejumlah perwakilan mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya.