Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo (AS) dan kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Veronika Lindawati (VL).

Keduanya adalah tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Agus dan Veronika sudah menyandang status tersangka sejak Februari 2021.

Itu artinya, butuh waktu 18 bulan untuk KPK menahan Agus dan Veronika.

"Untuk keperluan proses penyidikan, VL dan AS dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik, selama 20 hari pertama terhitung sejak 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022 di Rutan Polda Metro Jaya," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: KPK Usul Dana Parpol Ditingkatkan untuk Cegah Korupsi Politik

Terkait KPK yang butuh waktu hampir 2 tahun untuk menahan Agus dan Veronika, Karyoto mengklaim tidak mengistimewakan kedua tersangka.

Karyoto mengatakan penahanan terhadap Agus dan Veronika hanya masalah waktu.

"Tidak ada yang istimewa dari dua tersangka ini, kembali hanya masalah waktu saja, karena satgas (satuan tugas) banyak yang menangani perkara," katanya.

Konstruksi Perkara

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka lainnya.

Yakni, Angin Prayitno Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016-2019; Dadan Ramdani, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak; Alfred Simanjuntak, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak; serta Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, Konsultan Pajak PT Gunung Madu Plantations.

Karyoto menjelaskan, sekira September 2017, PT Bank Panin Tbk mendapatkan pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2016 dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Pajak.

Baca juga: KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

"Menyikapi pemberitahuan tersebut, Ahmad Hidayat selaku Direktur Keuangan PT Bank Panin Tbk memberikan kuasa pada VL yang juga menjabat selaku Komisaris PI (Panin Investment) untuk bertemu dengan tim pemeriksa pajak," katanya.

Adapun susunan dari tim pemeriksa pajak pada P2 Direktorat Pajak, yaitu Wawan Ridwan selaku Supervisor, Alfred Simanjutak selaku Ketua Tim Pemeriksa, dan Yulmanizar serta Febrian selaku anggota tim pemeriksa.

Dikatakan Karyoto, pada Juli 2018, Veronika menemui Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian di gedung Ditjen Pajak dan meminta agar besaran nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Bank Panin di tahun 2016 bisa dikondisikan menjadi kurang bayar hanya sebesar Rp300 miliar.

Karyoto menyebut, Veronika juga menjanjikan adanya pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar Rp25 miliar pada tim pemeriksa yang diinformasikan melalui Yulmanizar.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Rektor Nonaktif Unila Karomani di Lampung

Yulmanizar kemudian melaporkan tawaran Veronika tersebut pada Wawan Ridwan dan Dadan Ramdani untuk diteruskan lagi pada Angin Prayitno selaku Direktur P2 Ditjen Pajak agar keinginan Veronika bisa segera ditindaklanjuti.

Kata Karyoto, Angin Prayitno Aji selanjutnya diduga menyetujui dan memerintahkan Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian untuk mengondisikan SKP PT Bank Panin Tbk sesuai permintaan Veronika.

"Atas terbitnya SKP tersebut, dari Rp25 miliar yang dijanjikan diawal oleh VL baru disanggupi hanya sebesar Rp5 miliar dengan penyerahan tunai melalui Wawan Ridwan," katanya.

Sedangkan Agus Susetyo sebagai kuasa dari PT Jhonlin Baratama, disebut Karyoto, ditugaskan oleh Fahruzzaini selaku Direktur Keuangan PT Jhonlin Baratama, salah satunya mengurus proses pemeriksaan lapangan untuk tahun pajak 2016 dan 2017 yang akan dilaksanakan Direktorat P2 pada Ditjen Pajak.

Sekira Maret 2019, Agus datang ke gedung Ditjen Pajak dan menemui tim pemeriksa pajak yang susunan timnya masih terdiri dari Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.

"AS meminta agar SKP PT JB (Jhonlin Baratama) diturunkan besaran nilainya dan nantinya akan memberikan uang fee sebesar Rp50 miliar," ujar Karyoto.

Karyoto mengatakan Wawan Ridwan dan Dadan Ramdani kemudian melaporkan permintaan Agus pada Angin Prayitno Aji dan langsung disetujui Angin.

Sesuai perintah Angin Prayitno Aji, tim pemeriksa kemudian kembali mengondisikan hasil pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama, dimana untuk tahun pajak 2016 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp70 miliar dan untuk tahun pajak 2017 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebesar Rp59,9 miliar.

"Dari komitmen AS sebesar Rp50 miliar, yang direalisasikan hanya Rp40 miliar," ujar Karyoto.

Karyoto menjelaskan, dengan pembagian yaitu Rp35 miliar diberikan secara bertahap bertempat di gedung Ditjen Pajak yang diterima langsung Wawan Ridwan sebagai perwakilan dari Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.

"Sedangkan AS mendapat bagian Rp5 miliar," ungkapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.