TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan penjabat (Pj) Gubernur untuk provinsi pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bakal ditetapkan paling lambat pada akhir Oktober 2022.

Hal itu disampaikan John Wempi Wetipo saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribun, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

"Kalau dalam jadwal paling lambat di akhir Oktober tahun ini," ujar John Wempi Wetipo.

Para Pj Gubernur diproyeksikan untuk menyusun belanja APBD tahun 2023.

Selain itu, para Pj Gubernur bakal melakukan persiapan untuk proses pembangunan infrastruktur dan administrasi.

John Wempi Wetipo mengatakan pada saat penetapan pengesahan undang-undang oleh DPR pada 30 Juni 2022, Pemerintah telah menemui para bupati untuk menyiapkan pemerintah dalam masa transisi.

"Selama dua tahun ini kita siapkan sebelum ada pemilihan gubernur definitif dari hasil pemilu 2024," ucapnya.

Antusiasme Warga Terhadap DOB Papua Tinggi

John Wempi Watipo mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap penetapan DOB Papua sangat tinggi.

Antusiasme tersebut, kata John Wempi Watipo, ditunjukan saat dirinya melakukan kunjungan ke daerah yang menjadi lokasi pemekaran sebelum pengesahan DOB oleh DPR.

Seluruh masyarakat hingga anak-anak, kata John Wempi Watipo, turun ke jalan untuk menyambutnya.

"Pada saat kita hadir ini kok saya lihat antusiasme masyarakat luar biasa itu ya. ya jadi ketika ada di Nabire itu masyarakat itu sambutan. Sampai anak-anak sekolah masyarakat itu turun di jalan-jalan," ujar John Wempi Watipo.

Kunjungan dilakukan oleh Pemerintah ke Nabire yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah pada 25 Juni.

Lalu kunjungan ke Wamena yang menjadi ibu kota Papua Pegunungan pada tanggal 27 Juni, dan Merauke yang menkadi ibu kota Provinsi Papua Selatan pada tanggal 29 Juni.