TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu polarisasi hingga politik identitas kian mencuat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) hingga Pilpres 2024 ini.

Polarisasi adalah keterbelahan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik.

Umumnya terjadi karena perubahan sosiokultural dalam masyarakat dan munculnya elite-elite politik baru yang memanfaatkan perubahan itu.

Pengamat politik Djayadi Hanan mengungkapkan setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan adanya polarisasi hingga politik identitas pada Pemilu.

Dia bilang, itu berdasarkan teori maupun data empirik yang didalamnya terdapat aspek utama pemicu politik identitas berbasis agama maupun etnis bisa terjadi.

“Pertama itu terkait dengan arena Pemilunya, kedua terkait dengan narasi dalam Pemilu, ketiga terkait dengan political will peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Tiga itu saya kira,” kata Djayadi Hanan dalam diskusi virtual bertajuk 'Persiapan Partai Politik Menjelang Pemilu 2024: Tantangan dan Peluang', Kamis (25/8).

Baca juga: Wacana PDIP Dua Paslon Presiden di Pemilu 2024, Pengamat: Rentan Polarisasi dan Politik Identitas

Djayadi menjekaskan perihal arena pemilu. Aspek ini menjadi pemicu polarisasi hingga politik identitas jika Pemilu digelar hanya dua kandidat yang bertarung dalam pemilihan.

Sebab, kata dia, hal itu mendorong keduanya menghalalkan segala cara untuk bisa menang, termasuk polarisasi taham.

“Karena pertarungannya kayak tinju kan kalau bipolar itu, bukan pertarungan seperti lomba lari. Kalau tinju kan harus ada saling tinju,” katanya.

Untuk itu, Djayadi mengatakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah politik identitas dalam aspek ini ialah menghadirkan arena pemilu yang variatif yang disarankan secara institusional.

“Disarankan arena Pemilu tidak bersifst bipolar. Maka calon lebih dua lebih baik. Begitu logikanya,” katanya. “Jadi arena politik yang sifatnya apakah menimbulkan bipolar atau tidak bipolar.”

Kemudian aspek polarisasi, lanjut Djayadi, juga dipengaruhi oleh narasi yang dibangun oleh masing-masing parpol hingga paslon yang maju pada Pemilu.

“Politik identitas berbasis agama dan etnis itu bisa muncul kalau ada narasi bahwa identitas tertentu etnis atau agama tertentu terancam keberadaannya akibat Pemilu itu. Kalau ada narasi seperti itu, itu bisa muncul,” ujarnya.

jadi itu arena. arena itu terkait dengan desain, regulasi antsra lain, desain regulasi kita. nah desain regulasi kita ya memungkinkan. memungkinkan utk arena itu menjadi bipolar. jadi sebetulnya potensinya sudsh ada di situ, terutama dengan adanya presidential treshold.

Kemudian yang ketiga adalah political will atau basis keyakinan politik. Dalam hal ini diartikan sebagai sosok pendukung utama yang mencalonkan presiden dan calon wakil presiden, apakah capres atau cawapresnya mewakili dua kubu yang secara simetris, secara ditmetrikal berbeda.

Djayadi mencontohkan momentum kala Pemilu 2019 yang saat itu hanya ada dua paslon capres dan cawapres. Kemudian saat itu ada pendukung setia salah satu paslon dan kelompok anti paslon tersebut.

Jika pola tersebut kembali terulang di Pemilu 2024, maka tidak menutup kemungkinan polarisasi dan politik identitas kembali terulang.

Namun, lanjut Djayadi, hal itu pun masih bergantung dengan keputusan para kandidat dan parpol pendukung apakah akan aspek tersebut akan digunakan atau tidak.

“Jadi tiga faktor itu, elite yang bertarung, termasuk para pendukungnya, narasinya dan arenanya,” kata Djayadi.