Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Djayadi Hanan bicara soal isu perbincangan atau komunikasi di kalangan elite partai politik dengan jumlah kursi terbesar di DPR, yang mana mereka kabarnya tidak mengusung bakal calon presiden (bacapres) berelektabilitas tertinggi.

Berdasarkan perolehan suara pemilihan legislatif 2019, lima partai dengan perolehan kursi terbesar adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB.

Sedangkan hasil survei elektabilitas yang dilakukan berbagai lembaga menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menempati tiga besar, jauh meninggalkan bakal calon lainnya.

Prabowo dikabarkan termasuk yang ikut berkomunikasi, sehingga jika skenario ini dijalankan, hanya mempengaruhi Ganjar dan Anies.

“Itu skenario yang buruk yang akan membuat publik marah. Jika terjadi, ini merupakan tindakan menghalangi demokrasi,” ujar Djayadi kepada wartawan, Senin (29/8/2022).

Pemenang demokrasi elektoral, dikatakan Djayadi, sudah seharusnya ditentukan berdasarkan pilihan rakyat, bukan persekongkolan elit politisi partai.

Baca juga: Golkar: Tiga atau Empat Poros Capres pada Pemilu 2024 Bisa Cegah Pembelahan Masyarakat

“Harusnya siapa yang maju, menang, atau kalah ditentukan oleh rakyat, bukan direkayasa sedemikian rupa supaya rakyat tidak ada pilihan.” kata Djayadi.

Sebagai diketahui, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 dengan jadwal masa kampanye, pendaftaran calon dan pemungutan suara yang telah disepakati. Sementara pendaftaran dan pemilihan capres-cawapres akan dilakukan pada 19 Oktober - 25 November 2023 untuk Pemilu 14 Februari 2024.

Sebelumnya, dalam pidato di acara Rapimnas Relawan Bravo Lima di Kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat (26/8/2022), Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya soal Pilpres 2024, bahwa sebaiknya semua pihak tidak terburu buru mendukung capres untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Gerindra & PDIP segera Bertemu, Puan dan Prabowo Bakal Berkuda di Hambalang Pekan Depan

“Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka enggak mau bagaimana? Oleh sebab itu, sekali lagi, ojo kesusu,” ujar Jokowi disambut tepung tangan peserta Rapimnas.

"Kemungkinan pernyataan Jokowi lebih tertuju ke Ganjar, karena di PDI-P ada upaya upaya keras untuk tidak calonkan Ganjar,” jelas Djayadi.

“Bila mereka lakukan skenario itu, berarti bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh para politisi bahwa mereka menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Padahal mereka sesungguhnya adalah pelayan rakyat,” pungkas Djayadi.