Mengapa Mas To tidak setuju gabung dengan Partai Nasional Indonesia?

Saya waktu itu malah diskusi dulu sama Pak Isnaini sebagai Ketua DPP PNI, saya bilang kalau PNI ikut fusi partai mbok sampai kapanpun di dalamnya akan terjadi faksi.

Jadi DPP akan repot ngurusi internal partai tapi ngurusi juga eksternal. Sehingga kalau saya ditanya nggak gabung partai, tolak saja pak ide fusi itu.

DPP bilang ke saya kalau kita tolak salah-salah nanti PNI dibubarkan. Ya, saya bilang bubarkan saja, kan Pak Is tahu di pemilu 71 riil mendapatkan massa hampir 3 juta manusia.

Kalau kita dibubarkan toh diajarkan Bung Karno ada diajari mengenai geriliya politik. Jadi geriliya politik bukan cuma punya komunis, tapi pengikut Bung Karno diajarkan itu.

Namun Pak Is akhirnya tidak berani dan saya bilang kalau begitu saya tidak ikut gabung PNI. Sampai menjadi PDI saya tetap konsekuen dengan pendirian saya di luar saja tetapi bukan saya tidak berpolitik.

Baca juga: Sejumlah Jabatan di Polda Metro Jaya Kosong Buntut 24 Polisi Dimutasi Karena Kasus Ferdy Sambo

Saya berpolitik dengan berbagai cara yang bisa saya lakukan. Terutama memelihara basis-basis massa terutama generasi muda katakanlah sebagai duta sejarah. Bagaimana caranya mereka menjadi oknum-oknum kekuatan patriotik.

Ini yang saya sedang kerjakan terus sampai sekarang walaupun tidak gabung dengan partai politik.

Mas To kan belajar berdialog dengan Bung Karno sejak SMP, bisa dijelaskan inti mengenai nasionalisme dan kebangsaan?

Kalau menurut Bung Karno tidak lain dan tidak bukan, ya sosial nasionalisme juga sosial demokrasi. Nasionalisme di bidang politik serta dibarengi nasionalisme di bidang ekonomi.

Jadi tidak hanya patriotisme di bidang politik tapi patriotisme juga di bidang ekonomi kaitannya dengan berdikari. Ini dijabarkan lagi oleh Bung Karno sebagai deklarasi ekonomi.

Melihat perkembangan Republik Indonesia akhir-akhir ini bagaimana pandangan Mas To, apakah ajaran Bung Karno masih relevan diterapkan?

Jangan akhir-akhir ini wong masih panjang. Jadi kalau mau dikaitkan dengan kondisi sekarang saya melihat dengan adanya amandemen UUD 1945 sudah tidak benar.

Baca juga: Mutasi dan Rotasi Jabatan Polisi, Tingkat Mabes hingga Polda Metro Jaya

Ya sebenarnya kalau saya lihat, saya analisa, (pake) metode analisanya Bung Karno. Sebenarnya kan mereka itu kan takut ada jabatan presiden seumur hidup di jaman Bung Karno dulu.