TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putra Pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra menilai aturan masa jabatan Presiden seyogyanya tidak dibatasi.

Hal itu, menurut Guntur, sesuai dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli.

“Ya sebenarnya kalau saya lihat, saya analisa, (pake) metode analisanya Bung Karno. Sebenarnya kan mereka itu kan takut ada jabatan presiden seumur hidup di jaman Bung Karno dulu,” katanya di kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Pria yang akrab disapa Mas To itu menjelaskan setelah era Presiden Soeharto menjabat 32 tahun, kemudian masa jabatan dibatasi hanya dua periode.

Dia menilai aturan tersebut sebetulnya tidak mencerminkan UUD revolusi.

Baca juga: Rakernas KAPT Rekomendasikan Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

“Menurut saya masalah presiden mau seumur hidup itu nggak jadi masalah. Itu semua tergantung bukan kok aturannya tergantung dari figur presidennya sendiri, seperti Bung Karno,” tuturnya.

Guntur menilai aturan presiden seumur hidup bergantung pada sifat kenegarawanan dari Presiden itu sendiri bukan mesti diatur 2 periode atau 3 periode.

Bung Karno, kata Guntur, dahulu diangkat oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup, tapi Bung Karno menyatakan menerima keputusan MPRS pencabutan kekuasan pada 1967.

Berikut wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Guntur Soekarnoputra:

Bisa diceritakan aktivitas Mas To di tahun 60-70an yang juga seorang ideologis memahami betul pesan-pesan kebangsaan ajaran dari Bung Karno?

Mengenai politik saya sejak SMP sudah belajar karena sering dialog dengan bapak terutama ketika sedang makan buah sambil nanya-nanya. Biasanya bapak selalu kasih jawaban lugas.

Sejak itu saya sudah tertarik masuk ke politik. Tapi saya betul-betul aktif waktu masuk SMA kemudian masuk Institut Teknologi Bandung jurusan teknik mesin. Di situ saya tahun 63 mulai aktif di organisasi mahasiswa dari PNI yaitu GMNI.

Saya mulai jadi anggota biasa naik jadi kader dan kemudian sempat menjadi wakil ketua GMNI sekretariat ITB. Kemudian di dewan pimpinan cabang menjadi ketua tim indoktrinasi dasar dan selanjutnya.

Baca juga: Rakernas KAPT Rekomendasikan Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

Sampai pada periode pemilu 1971 era Orde Baru saya dijadikan juru kampanye nasional oleh PNI Marhaenisme ke mana-manalah, ke daerah segala macam.