TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas berpandangan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono secara normatif memiliki peluang cukup besar untuk menjadi Panglima TNI mendatang.

Anton mengatakan jika merujuk pada Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI), posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian. 

Selain itu, kata dia, sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014, hanya KSAL yang belum mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI. 

Sementara itu, kata dia, salah satu visi pemerintah adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

"Secara normatif, KSAL memiliki peluang cukup besar untuk menjadi Panglima TNI mendatang," kata Anton ketika dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (4/9/2022).

Meski UU TNI memang tidak mewajibkan Presiden untuk menerapkan rotasi secara bergiliran bagi sosok Panglima TNI, menurutnya alasan memilih KSAL sebagai calon Panglima TNI sudah cukup kuat.  

Selain itu menurutnya berdasarkan pengalaman Jokowi dalam menunjuk sosok yang menduduki jabatan strategis seperti posisi Panglima TNI memang seringkali di luar pakem yang ada. 

"Kita bisa melihat ketika Jokowi menunjuk Gatot Nurmantyo atau Andika Perkasa, kesan tersebut dapat terasa," lanjut dia.

Baca juga: Yudo Margono Disebut Calon Kuat Gantikan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Ini Analisis Pengamat

Dalam beberapa penunjukkan, lanjut Anton, Jokowi terkesan lebih mengedepankan faktor 'trust' atau kepercayaan.

Oleh karena itu menurutnya, mau tidak mau dalam 1 sampai 2 bulan ini, Yudo harus semakin memberi impresi tersebut ke Jokowi. 

Pendekatan yang dilakukan Yudo kepada tokoh politik, lanjut dia, misalnya mengundang Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sejumlah kegiatan. 

Kesan bahwa ada upaya pendekatan yang dilakukan kepada Megawati, kata dia, memang tidak bisa dihindarkan. 

Sebab, lanjut dia, Megawati memegang posisi penting dalam politik nasional. 

"Apalagi, Presiden Joko Widodo juga merupakan bagian dari PDI Perjuangan dan kerap melakukan pertemuan dengan Megawati," kata Anton.