Fokus Tingkatkan Elektoral, Salah Satu Dasar Penggantian Suharso Monoarfa Sebagai Ketua Umum PPP
Majelis Tinggi Partai Persatuan Pembangunan telah menetapkan menggantikan Suharso Monoarfa dengan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Tinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan menggantikan Suharso Monoarfa dengan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.
Terkait dengan pergantian tersebut, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membeberkan beberapa dasar pertimbangan penetapan itu.
Salah satu di antaranya yakni ingin memfokuskan tingkat keterpilihan PPP pada Pemilu 2024 mendatang.
"Ya iya (terkait pemilu 2024, red) itu saja, yang lainya pemantik," ucap Arsul saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Senin (5/9/2022).
Dirinya menyatakan, kedudukan Suharso Monoarfa yang juga merupakan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu membuat partai hilang fokus.
Bahkan, dirinya mengambil beberapa hasil survei yang menunjukkan kalau tingkat elektoral PPP menurun dengan membandingkan pencapaian Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana sih," ucap Arsul.
Oleh karenanya, pergantian posisi Ketua Umum ini sebagai upaya pemisahan fungsi bagi Suharso Monoarfa untuk agar partai bisa fokus.
Sebab dalam internal PPP memang kata dia menginginkan jika petinggi partai seyogyanya fokus untuk pembenahan partai, dan tidak bekerja pada pemerintahan sebagai Menteri termasuk anggota DPR.
Baca juga: Harta Suharso Monoarfa yang Diberhentikan dari Ketum PPP Capai Rp 73 M, Ada Utang Rp 26,9 M
"Bukan, tidak menyalahkan pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokoknya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tutur dia.
Atas hal ini, Arsul turut menyampaikan alasan kenapa bukan dirinya yang ditunjuk sebagai Ketua Umum PPP padahal menjabat sebagai Waketum.
Arsul berkelakar, jika ditunjuk sebagai Ketum maka diyakini tidak akan maksimal mengurus partai karena dirinya saat ini juga merupakan anggota DPR RI Komisi III.
"Itu jawabannya kalau pak Arsul ditunjuk itu ga akan maksimal, di sini nya (DPR) ga maksimal di partainya juga pasti gak maksimal," tukas dia.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan update terkait dengan hasil rapat pimpinan Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.