Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menegaskan bahwa posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih sama.

Hal itu menjawab simpang siur posisi PPP di KIB usai Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai ketua umun, digantikan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua umum PPP.

Baca juga: Acara Workshop Nasional PPP Diwarnai Teriakan Kader Minta Kejelasan Pemberhentian Suharso Monoarfa

Menurut Arsul, yang selama ini bergerak di KIB adalah Mardiono.

"Pak Muhammad Mardiono itu adalah koordinator dati PPP untuk KIB selama ini. Jadi itu udah ketahuanlah jawabannya," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).

Posisi seperti ini, dikatakan Arsul, sama halnya dengan anggota KIB lainnya, yakni Golkar dan PAN

"Sebagaimana Pak Asman Abnur dari PAN. Kalau dari Golkar kalau tidak salah Pak Sekjen (Lodewijk Paulus) sendiri," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.

Sebelumnya, Pimpinan 3 Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah, dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum. Selanjutnya, akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Waketum PPP Yakin Elektabilitas KIB Tak Akan Terganggu Meski Suharso Monoarfa Dicopot

Usman menambahkan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak. Tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

Baca juga: Bagaimana Nasib KIB setelah Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP? Ini Kata Pengamat

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," sambubgnya.

KH Mustofa Aqil Siraj, lanjut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin," jelasnya.