Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden DPP Gema Keadilan Indra Kusuma menyinggung subsidi BBM yang dialihkan pemerintah ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“BLT hanya solusi sementara, sedangkan kalau ini tidak diturunkan, kenaikan BBM akan berlanjut,” kata Indra Kusuma di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Ia beranggapan kesusahan masyarakat akibat kenaikan BBM akan berlangsung lama. Sedangkan BLT hanya sementara dan dibagikan untuk masyarakat kecil saja.

“Plus juga dari sisi data pun masih belum lengkap sehingga ada kemungkinan terjadi penyimpangan terkait dengan BLT tersebut,” katanya.

Menurut dia, pencabutan subsidi BBM tidak tepat padahal kehadirannya sebagai stimulus bagi masyarakat. Pencabutan subsidi ini dinilai akan membuat produktivitas masyarakat menurun.

“Paradigma ini harus diluruskan. Tadi, subsidi itu adalah stimulus bagi masyarakat kecil. Paradigma itu yang harus diluruskan, bukan beban,” ucap Indra.

“Yang kedua, terkait dengan tadi, klaim Rp500 triliun lebih ternyata itu kan akumulasi dengan yang sebelumnya, dan kalau dilihat ternyata bukan cuma BBM saja, dan justru pendapatan bisa lebih besar dari itu sebenarnya,” tuturnya.

Untuk diketahui, sejumlah elemen masyarakat mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda, sekira pukul 12.00 WIB, Selasa (6/9/2022). Masyarakat ini tergabung dalam DPP Gema Keadilan. Pihaknya melakukan aksi demo menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Presiden DPP Gema Keadilan, massa aksi masih akan terus berdatangan ke wilayah Patung Kuda. Ia mengklaim akan datang 200 hingga 300 massa lagi.

Aksi kali demo kali ini dikarenakan keputusan pemerintah Jokowi-Maruf yang menaikkan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Massa Gema Keadilan: Negara Lain Justru Turunkan Harga BBM

Lebih lanjut, di satu sisi, Indra menyebut kondisi masyarakat masih tertatih menata kembali ekonomi setelah diterjang pandemi Covid-19.

Kenaikan BBM ini dirasa pihaknya merupakan keputusan tak berempati dan dzalim yang mempersulit kehidupan masyarakat.

"Masyarakat tengah tertatih-tatih menata kembali ekonomi setelah pandemi, merupakan keputusan nir empati dan dzalim yang mempersulit kehidupan masyarakat kecil," ujar Indra.