Pengamat Militer: Isu Disharmoni Panglima TNI dan KSAD Bisa Turunkan Moral Prajurit Jika Dibiarkan
Menurutnya jika dicermati, jawaban Andika terkait kabar disharmoni tersebut hanya menampilkan kesan normatif.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas berpandangan kabar hubungan tidak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPR kemarin dapat berdampak bagi institusi TNI.
Menurutnya jika dicermati, jawaban Andika terkait kabar disharmoni tersebut hanya menampilkan kesan normatif.
Andika, kata dia, tidak memberi jawaban yang lugas menampik kabar tersebut.
Hal tersebut, kata dia, dapat diartikan hubungan dua elit TNI tersebut tidak sedang baik-baik saja.
Baca juga: Direkomendasikan Nasdem Jadi Bakal Capres 2024, Apa Tanggapan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa?
Di sisi lain, menurut Anton sejatinya adalah wajar apabila hubungan antar pimpinan mengalami pasang surut.
Dalam sebuah organisasi termasuk institusi militer, lanjut dia, keberadaan sebuah budaya politik merupakan hal biasa.
Akan tetapi, kata dia, dalam kadar tertentu hal tersebut dapat mengganggu performa institusi dalam menjalankan tupoksi dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
Lebih jauh dari itu, kata dia, budaya politik yang tidak sehat dapat menimbulkan dampak destruktif bagi organisasi militer seperti TNI.
Selain terganggunya target dan sasaran strategis militer, lanjut dia, friksi politik di antara jenderal dapat mengganggu profesionalitas dan soliditas di tubuh TNI.
"Sebab, kabar disharmoni ini jika dibiarkan maka dapat menurunkan moral prajurit. Apalagi, para jenderal yang berselisih memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam institusi TNI," kata Anton ketika dikonfirmasi pada Selasa (6/9/2022).
Oleh karena itu, menurutnya Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah merespon hal ini.
Menurut Anton penting bagi Jokowi untuk menengahi serta memastikan Andika dan Dudung dapat saling bekerja sama.
Informasi yang beredar dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, menurutnya sangat penting untuk diklarifikasi mengingat forum tersebut adalah formal dan resmi.
