"Pembiaran atas kabar disharmoni ini justru akan mengganggu penuntasan rencana dan target pemerintah terkait sektor pertahanan," kata dia.

Ia memandang sejarah menunjukkan disharmoni antar elit di tubuh militer bukanlah hal baru.

Sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, kata dia, friksi politik antar jenderal telah banyak mengemuka.

Fenomena tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di dalam satu matra melainkan juga antar matra angkatan bersenjata.

Bahkan, kata dia, di saat pelaksanaan operasi militer sekalipun, friksi antar jenderal pernah terjadi sehingga mengganggu jalannya misi, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan Operasi Dwikora (1963-1967).

Publik, kata dia, tentu berharap para pimpinan TNI tidak lagi mempertontonkan sikap kurang mampu bekerja sama satu sama lain yang justru dapat menimbulkan kegaduhan tidak perlu.

"Mempertahankan sikap yang mengedepankan ego politik hanyalah akan menggerus tingkat kepercayaan publik pada TNI. Dan pada akhirnya, yang merugi dan dikorbankan adalah citra institusi TNI," kata Anton.

Sebelumnya Andika menjawab soal isu anak Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurahman yang tak lulus akademi militer (akmil)

"Sekarang sudah masuk, sekarang sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima," kata Andika setelah rapat kerja di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Andika menegaskan bahwa dia menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan peraturan yang ada.

"Jadi nggak ada yang berbeda, dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita," tandas Andika.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI mengkritik soal TNI yang menurutnya terjadi semacam disharmoni hingga pembangkangan di tubuh TNI.

Dia mencuplik sejumlah isu aktual, di antaranya mutilasi warga sipil di Papua hingga isu tak lulusnya anak Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) di Akademi Militer

"Ada apa pembangkangan ini? Mengapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI?" tanya Effendi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).