Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas berpandangan kabar hubungan tidak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPR kemarin dapat berdampak bagi institusi TNI.

Menurutnya jika dicermati, jawaban Andika terkait kabar disharmoni tersebut hanya menampilkan kesan normatif.

Andika, kata dia, tidak memberi jawaban yang lugas menampik kabar tersebut.

Hal tersebut, kata dia, dapat diartikan hubungan dua elit TNI tersebut tidak sedang baik-baik saja.

Baca juga: Direkomendasikan Nasdem Jadi Bakal Capres 2024, Apa Tanggapan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa?

Di sisi lain, menurut Anton sejatinya adalah wajar apabila hubungan antar pimpinan mengalami pasang surut.

Dalam sebuah organisasi termasuk institusi militer, lanjut dia, keberadaan sebuah budaya politik merupakan hal biasa.

Akan tetapi, kata dia, dalam kadar tertentu hal tersebut dapat mengganggu performa institusi dalam menjalankan tupoksi dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Lebih jauh dari itu, kata dia, budaya politik yang tidak sehat dapat menimbulkan dampak destruktif bagi organisasi militer seperti TNI.

Selain terganggunya target dan sasaran strategis militer, lanjut dia, friksi politik di antara jenderal dapat mengganggu profesionalitas dan soliditas di tubuh TNI.

"Sebab, kabar disharmoni ini jika dibiarkan maka dapat menurunkan moral prajurit. Apalagi, para jenderal yang berselisih memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam institusi TNI," kata Anton ketika dikonfirmasi pada Selasa (6/9/2022).

Oleh karena itu, menurutnya Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah merespon hal ini.

Menurut Anton penting bagi Jokowi untuk menengahi serta memastikan Andika dan Dudung dapat saling bekerja sama.

Informasi yang beredar dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, menurutnya sangat penting untuk diklarifikasi mengingat forum tersebut adalah formal dan resmi.

"Pembiaran atas kabar disharmoni ini justru akan mengganggu penuntasan rencana dan target pemerintah terkait sektor pertahanan," kata dia.

Ia memandang sejarah menunjukkan disharmoni antar elit di tubuh militer bukanlah hal baru.

Sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, kata dia, friksi politik antar jenderal telah banyak mengemuka.

Fenomena tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di dalam satu matra melainkan juga antar matra angkatan bersenjata.

Bahkan, kata dia, di saat pelaksanaan operasi militer sekalipun, friksi antar jenderal pernah terjadi sehingga mengganggu jalannya misi, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan Operasi Dwikora (1963-1967).

Publik, kata dia, tentu berharap para pimpinan TNI tidak lagi mempertontonkan sikap kurang mampu bekerja sama satu sama lain yang justru dapat menimbulkan kegaduhan tidak perlu.

"Mempertahankan sikap yang mengedepankan ego politik hanyalah akan menggerus tingkat kepercayaan publik pada TNI. Dan pada akhirnya, yang merugi dan dikorbankan adalah citra institusi TNI," kata Anton.

Sebelumnya Andika menjawab soal isu anak Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurahman yang tak lulus akademi militer (akmil)

"Sekarang sudah masuk, sekarang sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima," kata Andika setelah rapat kerja di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Andika menegaskan bahwa dia menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan peraturan yang ada.

"Jadi nggak ada yang berbeda, dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita," tandas Andika.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI mengkritik soal TNI yang menurutnya terjadi semacam disharmoni hingga pembangkangan di tubuh TNI.

Dia mencuplik sejumlah isu aktual, di antaranya mutilasi warga sipil di Papua hingga isu tak lulusnya anak Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) di Akademi Militer

"Ada apa pembangkangan ini? Mengapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI?" tanya Effendi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).

Dia meminta penjelasan kepada Jenderal Andika dan KASD Jenderal Dudung Abdurahman yang diwakili Wakil KASAD Letjen Agus Subiyanto.

"Ada apa sampai disharmonisasi begini? Ketidakpatuhan, sampai urusan anak KASAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu," kata dia.

"Memangnya kalau anak KASAD kenapa? Memang harus masuk. Memang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa?" kata dia.

Dia menilai semua petinggi di TNI harus tegas menyikapi isu dishamornisasi TNI ini.

"Saya lebih tua dari bapak-bapak semua Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini, kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak, tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh anak saya, apa urusannya?" pungkasnya.