TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, menyatakan hubungannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak ada masalah.

Jenderal Dudung pun membantah kabar dirinya tak harmonis dengan Jenderal Andika.

Menurut KSAD, jika terdapat perbedaan dalam sebuah institusi adalah hal biasa.

Jenderal Dudung menyebut, dirinya sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI.

"Beliau (Panglima TNI) ada kesibukan, tapi saya sudah sms'an, nggak ada masalah, nggak ada yang dipermasalahkan. TNI Solid, kalau ada perbedaan itu biasa," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Rabu (7/9/2022).

"Dalam suatu organisasi, mungkin saya dengan Wakasad juga ada perbedaan, saya dengan staf saya ada perbedaan, Kasdam dengan Pangdam ada perbedaan, pejabat lama dengan pejabat baru itu ada perbedaan, kebijakan itu biasa, jangan dibesar-besarkan," lanjutnya.

Baca juga: Respon Panglima TNI & KSAD Diisukan Tak Harmonis, Dudung Minta Beda Pendapat Jangan Dibesar-besarkan

Dudung kembali menegaskan, TNI tetap solid dan meminta masyarakat untuk tidak membesar-besarkan isu ketidakharmonisan antara dirinya dan Panglima TNI.

"Itu dinamika, jangan dibesar-besarkan, TNI tetap solid," ungkap Dudung, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu siang.

Hal senada juga disampaikan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa setelah rapat dengan Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022).

Panglima TNI juga menepis isu tidak harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

"Dari saya tidak ada (keretakan hubungan), karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan tetap berlaku selama ini, jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (6/9/2022).

Menurutnya, ia hanya menjalankan tugas pokoknya sebagai Panglima TNI.

"Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai peraturan perundangan. Manakala hal itu, diterima berbeda A, B, C terserah bagaimana yang menyikapi. Saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai peraturan perundangan, jelas Andika.

Selain itu, Andika juga mengatakan, anak KSAD Jenderal Dudung sudah masuk menjadi anggota TNI.

Diketahui, dalam rapat di Komisi I DPR pada Senin kemarin, gagalnya anak Dudung mengikuti seleksi Akademi Militer (Akmil) juga sempat disinggung oleh anggota Komisi I DPR.

"Sekarang sudah masuk, jadi bagian dari mereka yang diterima. Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai peraturan perundangan," ucapnya.

Diketahui, isu ketidakharmonisan antara Andika dan Dudung mencuat pada rapat Komisi I DPR Senin (5/9/2022) yang dihadiri Andika, tetapi tidak diikuti oleh Dudung.

Dalam rapat itu, Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Sementara KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana Yudo Margono hadir di rapat.

Pada saat rapat di DPR itu, Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, menyinggung soal adanya dugaan ketidakharmonisan antara KSAD dan Panglima TNI.

Effendi Simbolon juga menyinggung soal anak Jenderal Dudung gagal lolos seleksi Akademi Militer atau Akmil dalam rapat Komisi I di DPR, Senin (5/9/2022).

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung."

"Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kenapa kalau anak KSAD?" kata Effendi dalam rapat di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Tidak Datang saat Raker dengan Komisi I DPR, Ini Jawaban Jenderal Dudung Abdurachman

Di sisi lain, Effendi Simbolon dalam Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (5/9/2022), menjelaskan adanya dugaan ketidakharmonisan yang disampaikannya saat rapat di DPR, Senin (5/9/2022).

"Dugaan ketidakharmonisan itu bukan masalah anak KSAD Jenderal dudung yang tidak masuk saja, banyak hal gitu, termasuk penegakan hukum, pembinaan, soal-soal kebijakan, penganggaran, dan sebagainya," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Reza Deni, Kompas.com/Ardito Ramadhan, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Panglima TNI dan KSAD