Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh menegaskan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan mengancam akan melakukan aksi massa secara berkesinambungan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan kenaikan harga BBM tanpa dibarengi kenaikan upah adalah hal tidak masuk akal.

Dia mengibaratkan hal itu seperti keajaiban dunia nomor 11 setelah Candi Borobudur.

Hal ini ia sampaikan saat 'Gelora Talks bertajuk Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?', Rabu (7/9/2022).

"3 tahun berturut-turut, buruh dikendalikan oleh negara atas permintaan pengusaha melalui UU Omnibus Law UU Cipta Kerja. Udah nggak naik upahnya. Saya ini ILO Governing Body. Keajaiban nomor 11 di dunia setelah Candi Borobudur adalah upah enggak naik, BBM naik. Ini aneh," ujarnya.

Presiden Partai Buruh itu mengatakan kenaikan harga BBM harus diiringi dengan income per kapita atau upah yang diterima buruh yang juga harus naik.

Baca juga: BLT BBM Rp 600 Ribu Disalurkan Lewat 3 Cara, Berikut Langkah Kemensos agar Tepat Sasaran

Hal ini disebabkan karena kelompok pekerja di Indonesia pasti pengguna BBM bersubsidi atau segala sesuatu yang terkait dengan subsidi.

Akan tetapi Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi.

Baca juga: Gabung Massa Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM setelah Walk Out, PKS: Itu Spontanitas, Tak Ada Skenario

"Ini doktor dan profesor sekolah di Harvard, di Berkeley, tapi cara menghitungnya nggak masuk akal sehat. Semua teman-teman internasional saya bilang this is crazy," ungkapnya.

Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini membebani masyarakat, tidak hanya kelompok miskin.

Kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%.

Baca juga: Naikkan Tarif Bus AKAP Akibat Harga BBM Naik, Kemenhub : Sejak 2016 Belum Pernah Naik

Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5% hingga - 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes.

Menurutnya tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.

"Menteri Keuangan dan jajaran Menteri Perekonomian nggak pernah jadi orang miskin. Nggak ngerti sakitnya nyewa rumah di kawasan industri. Makanya enak aja ngomongnya," ujarnya.