TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Srikandi Indonesia sekaligus Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, Irma Hutabarat, memberikan tanggapannya terkait perjalanan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang sudah berjalan dua bulan hingga Kamis (8/9/2022).

Diketahui, Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, 8 Juli 2022 lalu.

Menurut Irma Hutabarat, perjalanan kasus tewasnya Brigadir J semakin rumit.

"Bukan hanya berbelit-belit, tapi seperti roller coaster," ungkap Irma saat menjadi narasumber talkshow Overview Tribunnews, Kamis (8/9/2022).

Terbaru, Irma menyoroti rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang kembali membahas dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Padahal, pihak kepolisian sudah menyebut tidak ada bukti yang mengarah ke pelecehan seksual maupun pengancaman dengan senjata api, alias sudah keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Baca juga: Ferdy Sambo Memang Bertekad Membunuh Brigadir J, Begini Penjelasan Kapolri

"Menurut saya itu suatu kemunduran, kasihan penegakan hukum dan rakyat Indonesia yang kemudian dibawa bolak-balik ke masalah sekitar ranjang," ungkap Irma.

Irma meyakini motif di balik tewasnya Brigadir J lebih rumit dan pelik, ketimbang urusan pelecehan seksual yang tak terbukti.

"Karena dari obstruction of justice saja, jika ada 97 orang yang sudah diduga (terlibat), yang katanya sekarang ditaruh di Patsus, itu seharusnya lebih didalami lagi peran-peran mereka."

"Dari situ akan terlihat motif ini tidak hanya sekadar pelecehan, kekerasan, perselingkuhan, yang menurut saya itu menghina akal sehat," ungkap Irma.

Tidak Ada Keadilan

Lebih lanjut, Irma Hutabarat juga mengatakan, ia sangat ingin mengupayakan agar negara memiliki sistem yang bisa melindungi orang-orang lemah, tertindas, dan orang miskin, agar mendapat keadilan.

Menurut Irma, keadilan tidak terlihat dalam dua bulan tewasnya Brigadir J.

"Kabar terakhir yang menyakitkan hati dan melukai keadilan masyarakat, ketika Putri tidak ditahan, lalu kemudian ada rekomendasi dari dua lembaga negara yang menurut saya bermain-main dengan institusi itu."