Menurutnya lubang tambang tersebut juga ia sebut berdasar data valid yang disadur dari Walhi.

Sedangkan, jaksa hanya menyebut itu sebagai kebohongan tanpa memberikan contoh bukti pembanding dalam sidang. 

"Jaksa sebut saya kabarkan kabar bohong tapi tidak berikan pembanding. Misal 50 lubang milik Luhut di IKN, pembandingnya mana? Atau jangan-jangan tidak ada lubang. Hingga saat ini Luhut dan Walhi tidak ada protes," jelasnya. 

Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Edy Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.  

Menurut jaksa, pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak' itu jadi kalimat yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat.

Adapun dari YouTube channel Edy Mulyadi, jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran.

Sejumlah konten dalam dakwaan jaksa, di antaranya berjudul 'Tolak pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat' di mana dalam video ini ada pernyataan Edymenyebut 'tempat jin buang anak'.

Baca juga: Sidang Pledoi, Edy Mulyadi Yakin Dibebaskan dari Semua Tuntutan

Atas perbuatannya, Edy didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 156 KUHP.