TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dan menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat rapat mengenai visa on arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022). 

Jokowi menegur Yasonna lantaran kinerja para jajarannya masih perlu pembenahan.

Pasalnya, Jokowi mendapatkan keluhan dari para Warga Negara Asing (WNA) baik itu investor maupun turis, masih dipersulit mendapatkan izin tinggal.

"Saya terus terang dapat suara-suara (Imigrasi mempersulit WNA masuk dke Indonesia) seperti itu, ya malu juga."

"Mestinya, kalau yang saya lihat, negara-negara yang majunya cepet itu (pasti melihat aspek kemanfaatannya)."

"Jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa atau KITAS, mereka (para petugas imigrasi harus) melihat kalau dia investor, investasinya berapa sih, negara pasti lihat itu."

Baca juga: BREAKING NEWS: Menkumham Sahkan Mardiono Sebagai Plt Ketua Umum PPP 2020-2025

"Lalu dia (WNA) membuka lapangan kerja berapa ribu orang, atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih, atau meningkatkan export berapa sih, orientasinya mestinya kesana," kata Jokowi kepada Menkumham dikutip dari tayangan Kompas Tv.

Menurut Jokowi, Menkumham juga seharusnya memiliki sensitivitas untuk melihat nilai kebermanfaatan ini.

"Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita," sambung Jokowi.

Pasalnya, hal yang berkaitan dengan imigrasi ini yang menjadi ujung tombak investor agar lancar memberikan kontribusinya ke Indonesia.

"Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa, kita menjadi tidak menarik, yang paling gede kontribusinya (menyulitkan) yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ujar Jokowi.

Baca juga: Kantor Imigrasi Nunukan Detensikan 3 WNA Terduga Penyalahgunaan Izin Tinggal

Untuk itu, jika memang para jajaran Imigrasi tidak segera memperbaiki sistemnya, maka Jokowi meminta Menkumham untuk mengganti Dirjen hingga bahwannya.

"Kita harus mulai betul-betul. Pak menteri (harus) merubah (sistem gaya lama) ini."

"Ganti itu kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform, ganti semuanya dari Dirjen sampai bawahnya."

"Itu nanti akan berubah (sistem gaya lama) kalau tidak (bisa berubah ke sistem yang lebih baru)," tegas Jokowi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)