TRIBUNNEWS.COM - Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi akan merosot pada Pemilu 2024 mendatang. 

Bukan tanpa sebab, prediksi turunnya suara pemilu PPP imbas dari konfilk internal dari partai tersebut. 

Di antaranya mengenai pelengseran mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. 

"Konflik internal PPP sangat berdampak terhadap soliditas dan proses kerja-kerja politik dalam menaikkan elektoral," kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi, dikutip dari Kompas.com, Minggu (11/9/2022).

Menurut Ari, sejumlah konflik di tubuh PPP terjadi akibat kegagalan manajerial kepemimpinan di partai tersebut.

"Saya begitu khawatir perolehan suara PPP dari pemilu ke pemilu akan terus merosot karena partai ini lebih disibukkan dengan urusan rumah tangganya sendiri," katanya. 

Baca juga: Istana Belum Terima Permintaan Resmi dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

Sebelumnya, konflik di internal tubuh partai PPP juga pernah terjadi. 

Seperti diberitakan Tribunnews sebelumya pada 2014 mantan ketua umum Suryadharma Ali melakukan manuver politik.

Di mana secara terang-terangan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2014.

Imbasnya, 27 DPW PPP mendesak agar Suryadharma Ali diberi sanksi yakni pemberhentian hingga pemecatan akibat manuver politiknya itu.

Pada tahun yang sama, tepatnya tepatnya pada 23 Mei 2014, KPK justru menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi dana haji. 

Kemudian tahun 2017-2018 lalu, terjadi dualisme kepemimpinan antara Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Pada 2019, PPP diisukan soal kasus korupsi yang menjerat ketua umumnya, Romahurmuziy.

Suharso Monoarfa Lengser Diganti Watimpres Muhammad Mardiano

Lengsernya Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum PPP digantikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiano. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun telah mengesahkan kepengurusan baru PPP yang mengganti jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa menjadi Mardiono.

Pasca-keluarnya keputusan Menkumham tersebut, Mardiano menyatakan akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi0.

Yakni untuk membahas jabatannya sebagai anggota Wantimpres. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, anggota Watimpres tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Jokowi Angkat Bicara Rangkap Jabatan M Mardiano

Diwartakan Tribunnews sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait kisruh PPP yang melibatkan anggota kabinetnya Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Wantimpres, Muhamad Mardiono.

Jokowi mengatakan masalah tersebut merupakan masalah internal PPP.

“Ya itu masalah internal di PPP,” kata Presiden usai pelantikan MenpanRB di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (7/9/2022).

Terkait Mardiono yang kini menjabat Plt Ketum PPP, presiden mengatakan akan mengambil sikap setelah kisruh partai tersebut selesai.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail/Yohannes Liestyo) (Kompas.com/Fitria Chusna)