TRIBUNNEWS.COM - Pakar Keamanan Siber dari Cissrec, Pratama Persadha turut mengomentari soal peretasan data yang terjadi di lingkungan Pemerintah.

Menurut Pratama, seharusnya pemerintah dapat menjadikan kasus kebocoran-kebocoran data sebelumnya, jadi pembelajaran.

Pasalnya tidak hanya saat ini dalam kasus hacker Bjorka saja.

Kasus kebocoran data juga sering kali terjadi di Indonesia.

"Kalau menurut saya ini adalah tidakmauan belajar oleh pemerintah kita terhadap kasus-kasus terdahulu yang menyebabkan kita ini selalu kebobolan (sebelumnya)."

"Sudah berpuluh-puluh kasus kebocoran data (terjadi), sudah banyak yang jelas-jelas datanya bocor."

"Tapi (pemerintah terkait) tidak mau belajar, dan menganggap bahwa kebocoran data itu hal yang sepele," kata Pratama dikutip dari tayangan Kompas Tv, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Saling Lempar dengan Kominfo soal Hacker Bjorka, BSSN: Keamanan Siber Tanggung Jawab Bersama

Padahal kebocoran data itu bisa merugikan masyarakat.

"Efeknya sangat besar sekali, mudah (terjadi) penipuan, ada pengambilalihan akun dompet digital, pengambilan rekening, kemudian penawaran judi online dan lain-lain begitu yang akhirnya bisa bikin masyarakat kita berantakan hidupnya," jelas Pratama.

Menurutnya, harus ditelisik pula soal sumber datanya itu dari mana.

"Bagaimana ceritanya Kominfo tidak tahu itu (bisa terjadi) ini malah saling menyalahkan."

"Bagaimana tata kelola pemerintahan kita, bagaimana tata kelola data pribadi masyarakat kita."

"Kalau tidak tahu tempatnya penyimpanan datanya, bagaimana mau melakukan digital forensik," tegas Pratama.

Menurut Pratama, sering kali terjadi kebocoran data, dan terjadi koordinasi antara Kominfo dan BSSN tapi hasilnya tidak pernah sekalipun disampaikan ke publik."