Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istri aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib, Suciwati, menyebut cuitan hacker Bjorka di @Bjorkanism_ yang menyebut mantan Deputi V BIN Muchdi Purwopranjono sebagai dalang pembunuhan suaminya adalah pesan penting.

Ia memandang sampai hari ini pemerintah ambigu dan menduga berbohong untuk membuka kasus pembunuhan suaminya dengan dalih bahwa dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan Munir tidak ada.

Suciwati pun menilai pemerintah menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan tidak berupaya mencari dokumen itu.

Hal tersebut disampaikannya saat Konferensi Pers Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) di kantor KontraS Jakarta Pusat pada Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Sekjen Partai Berkarya Duga Diungkitnya Muchdi dalam Kasus Munir oleh Bjorka untuk Alihkan Isu Lain

"Jadi menurut saya ini penting untuk terus kita sama-sama dorong. Apalagi dengan adanya bocoran yang sedang ramai hari ini, ini menurut saya justru sebetulnya pesan penting bahwa orang masih terus kok bertanya soal kasus Munir. Kenapa, Anda pemerintah ini diam saja?" kata Suciwati.

Sebelumnya, hacker Bjorka dalam cuitannya juga mengatakan Muchdi menggunakan jaringan non organik BIN yakni seorang pilot PT Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh Munir.

Baca juga: Hacker Bjorka Klaim Mengetahui Otak di Balik Pembunuhan Munir, Ungkap Data Identitas

"Muchdi used BIN's non-organic network, Pollycarpus Budihari Priyanto, a pilot of PT Garuda Indonesia Airways, to kill Munir's soul," kata Bjorka dalam cuitannya via akun @Bjorkanism_ pada Minggu (11/9/2022).

Respons Sekjen Partai Berkarya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang merespons soal nama Ketum Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono yang diretas hacker bernama Bjorka sebagai dalang di balik kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Dia menduga Bjorka berusaha mengalihkan isu dengan menuding Muchdi dan hanya sedang berusaha menutupi isu terkini.

"Entah mau menutupi isu ter-update atau sekadar isu jelang pemilu lima tahunan. Wallahualam," ujar Badaruddin dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Pengalaman Jadi Pertimbangan Komnas HAM Pilih Usman Hamid Masuk Tim Ad Hoc Kasus Munir

Dia menjelaskan, masyarakat harus bisa melihat isu ini dari perspektif baik atau buruk.

"Ketum Partai Berkarya Muchdi Pr juga tidak pernah membawa isu ini ke partai karena kasus ini sudah lama dan selesai sebelum Partai Berkarya lahir pada 2016," katanya.

Adapun Partai Berkarya, dikatakan Badaruddin, memilih untuk menyerahkan kasus Munir kepada negara.

"Pak Muchdi Pr kan sudah terbukti tidak terlibat oleh pengadilan dan sudah dibebaskan," kata Badaruddin.

Bjorka diburu polisi

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri turun tangan untuk menelusuri viralnya kasus peratasan oleh Bjorka.

Nama Bjorka viral seusai membocorkan sejumlah data milik pemerintah Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik Polri telah masuk ke dalam tim terpadu yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menelusuri kebocoran data dari Bjorka.

"Ya, tim Siber Bareskrim sudah masuk dalam tim terpadu," kata Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).

Namun begitu, Dedi masih enggan merinci apakah pihak kepolisian sudah mendapatkan identitas dari Bjorka.

Kasus ini pun masih dalam penanganan tim Siber Bareskrim Polri.

"Nunggu update dari siber," pungkasnya.

Baca juga: Sejarah Hari Ini: 18 Tahun Kasus Kematian Munir Belum Terungkap, Aktivis HAM yang Diracun

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah jajaran kabinetnya membahas masalah kebocoran data pemerintah yang salah satunya dilakukan oleh peretas Bjorka, dalam rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (12/9/2022).

Berdasarkan hasil penelaahan sementara, data yang beredar hanyalah data data umum bukanlah data spesifik.

“Sebagian data-data yag lama, hanya tim lintas kementerian lembaga, BSSN, Kominfo, Polri dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate usai rapat.

Dalam mengantisipasi kebocoran data yang terjadi menurutnya, perlu ada emergency respon atau tanggap darurat.

Karenanya pemerintah akan melakukan langkah tanggap darurat untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, kominfo polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya.

Hanya saja Johnny tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apa saja emergency response yang dilakukan pemerintah.