TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang, menilai sampai saat ini pihaknya belum pernah menerima laporan menyangkut nama Ketua DPR Puan Maharani.

"Kalau disebutkan, konon laporan tersebut menyangkut acara ulang tahun dalam rapat paripurna tanggal 6, saya kira itu tidak ada satu kode etik yang dilanggar," kaga Junimart Girsang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).

Politisi PDIP itu menyebut perayaaan ulang tahun Puan Maharani terjadi secara spontanitas.

"Dan Mbak Puan juga tidak mengharapkan dengan situasi itu, dan itu masih manusiawi," kata dia

Jika pun disebut melanggar, Junimart Girsang mempertanyakan pasal apa yang dilanggar.

"Integritas? Tidak juga. Saya ini sudah lama di MKD tentu kita harus menilik pasal per pasal di MKD itu pasal berapa yang dilanggar. Kalau disebutkan, ini pasti menyangkut integritas. Integritas mana yang dilanggar? Kan enggak ada juga dan itu spontanitas, dan itu sebagai bentuk adanya rasa suka cita dari para peserta paripurna ketika itu yang secara langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun," kata dia

Meski begitu, Junimart Girsang mempersilakan siapa pun untuk melapor ke MKD.

"Toh kalau melapor nanti kita akan verifikasi di MKD, kapasitas pelopor sebagai apa, dan nilai-nilai apa sebagai yang dia sebut sebagai keberatan dengan situasi itu," kata dia

"kalau disebut kenapa tidak menemui pada pendemo di luar, kan begitu. Ya kan ada mata acara sidang paripurna. Bagaimana pula kita lagi paripurna bisa menemui yang sedang demo di luar. Semua ada koridor yang harus ditempuh," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI.

Pelaporan itu diketahui dilayangkan usai Puan merayakan hari ulang tahunnya dalam sidang paripurna di Selasa (6/9/2022) lalu.

Pelapor Puan, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski, mengatakan dia melaporkan Puan lantaran Puan tidak menerima perwakilan pengunjuk rasa di depan gedung DPR RI.

"Di saat masa buruh berunjuk rasa tapi beliau bukannya menerima perwakilan pengunjuk rasa, malah melakukan euforia di dalam gedung," kata Joko kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Puan Maharani Pastikan DPR Segera Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Undang-Undang

Joko mengatakan kritik tersebut harus dipandang sebagai kritik yang sifatnya konstruktif.

"Ke depannya, gedung ini (harus) menjadi sarana penyampaian aspirasi massa, tidak lagi menjadi perayaan yang sifatnya seremoni atau euforia belaka. Apalagi beliau kita tahu mau menjadi capres. Harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap beban masyarakat hari ini," kata dia.

Joko meminta Puan untuk meminta maaf atas video viralnya tersebut.

"Jadi, target utama kami adalah meminta ibu puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas viralnya video perayaan ultah beliau," pungkasnya.

Puan diduga telah melanggar etik Anggota dan Pimpinan DPR RI lantaran tidak melakukan skorsing sidang paripurna.

"Sehingga di acara resmi tersebut dijadikan acara pribadi beliau  dengan perayaan ulang tahun beliau, bernyanyi dan lain-lain. Bab II kode Etik Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 1 dan 2 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 2 Kode Etik Anggota DPR RI ditambah lagi massa yang menyampaikan aspirasi di luar gedung DPR yang disaat waktu bersamaan tidak diterima dan dilayani oleh Puan Maharani selaku Pimpunan DPR RI," tulis alasan pelaporan dalam undangan ke awak media.

Baca juga: Bjorka Bagikan Data Diduga Milik Puan hingga Erick Thohir, Sindir Kenaikan BBM & Nikmati Uang Pajak

Sebelumnya, massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di depan Kompleks Gedung Parlemen Senayan meminta bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (6/9/2022).

Namun hingga membubarkan diri, Puan yang memimpin jalannya rapat paripurna dalam rangka HUT ke-77 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 tak kunjung menemui massa aksi.