Tribun

Suharso Monoarfa Diberhentikan PPP

Suharso Monoarfa akan Selesaikan Baik-baik Kisruh PPP yang Membuatnya Dipecat dari Kursi Ketua Umum

Suharso Monoarfa mengatakan soal kisruh PPP akan diselesaikan dengan cara yang baik.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Suharso Monoarfa akan Selesaikan Baik-baik Kisruh PPP yang Membuatnya Dipecat dari Kursi Ketua Umum
Warta Kota/YULIANTO
Suharso Monoarfa akan menyelesaikan secara baik-baik soal kisruh PPP yang membuatnya dipecat dari ketua umum PPP. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Suharso Monoarfa mengatakan kedatangannya ke Istana untuk membahas banyak hal dengan presiden.

"Soal banyak hal," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Suharso enggan berkomentar banyak soal kisruh PPP yang membuatnya didongkel dari kursi ketua umum.

Baca juga: Di Tengah Kisruh PPP, Menteri Suharso Monoarfa Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR

Ia mengatakan persoalan tersebut akan diselesaikan dengan cara yang baik.

"Ya nantilah kita selesaikan baik-baik," katanya.

Saat ditanya mengenai SK Kemenkumham yang mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP, Suharso juga menjawab hal yang sama.

Ia mengatakan akan menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya tadi banyak bicara soal itu dan soal IKN ya. Nanti saja, saya selesaikan baik-baik," katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengesahkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.

"Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020-2025 dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 6 Jakarta 10310, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 6 September 2022, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang dibuat di hadapan Marta Sapti Riana SH, Notaris berkedudukan di Kota Depok," tulis poin pertama Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang dikutip Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Didongkel dari Kursi Ketua Umum PPP, Ini Kata Suharso Monoarfa

Dalam poin kedua keputusan itu, Yasonna menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia DPP PPP sepanjang tidak menyangkut ketua umum.

Dengan poin tersebut, susunan pengurus PPP masih tetap sama, kecuali jabatan ketua umum yang kini diemban sementara oleh Mardiono.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas