"Bergejolak gitu loh. Tidak ada yang saya lihat itu. Diam-diam saja, dan dia pun akhirnya merasa benar ya," kata Dudung. 

"Saya tekankan lagi tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Nggak usah takut kita, kalian nggak usah takut. Tidak berpengaruh, Komisi I itu tidak berpengaruh ya," sambung Dudung.

Video kemudian terpotong di pernyataan tersebut.

Tribunnews.com juga telah meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Arh Hamim Tohari terkait video yang beredar tersebut.

Melalui keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Hamim merespons permintaan maaf Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon terkait penyataannya yang dinilai menyinggung prajurit TNI.

Hamim mengatakan dengan disampaikannya permintaan maaf tersebut maka peristiwa tersebut perlu dijadikan pembelajaran bagi semuanya dalam berucap dan bersikap.

"Dengan telah dilakukannya jumpa pers oleh Efendi Simbolon dan penyampaian permintaan maaf, maka marilah kita semuanya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk semuanya dalam berucap dan bersikap," kata Hamim ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (14/9/2022).

Ia mengajak agar saling menghormati dan menghargai sehingga komitmen bersama untuk secara sinergi bekerja demi NKRI tidak ternodai.

"Kita harus segera melupakan perbedaan yang terjadi dan melangkah bersama-sama membangun negara dan bangsa dalam soliditas yang kuat," kata dia.

Hamim juga menjelaskan mengenai reaksi prajurit TNI, Purnawirawan, dan masyarakat sipil melalui media sosial terhadap pernyataan Effendi dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada 5 September 2022 yang lalu.

Ia mengatakan peristiwa tersebut perlu dijadikan pelajaran karena saat ini setiap orang bisa menyampaikan dan mengakses informasi melalui media sosial secara langsung dan cepat.

Sehingga, kata dia, banyak hal yang terekspose di media sosial, kemudian langsung dilihat dan direspon oleh orang lain. 

Video dari prajurit maupun masyarakat yang beredar, kata dia, mungkin saja terjadi sebagai reaksi spontan atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan.

"Kepala Staf Angkatan Darat menyadari sepenuhnya bahwa itu bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, melainkan sikap individu seseorang," kata dia.