TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga minyak dunia akibat tekanan ekonomi global mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM agar negara tidak jatuh ke dalam resesi dan kebangkrutan. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Fahrur Rozi  mencontohkan negara Venezuela yang mengalami krisis dan bangkrut akibat mempertahankan subsidi diluar dari kemampuannya.

Seperti dikutip pada Sabtu (17/9/2022), Gus Fahrur menyadari bahwa tidak mungkin Indonesia terus terbebani oleh bantuan subsidi yang di luar kemampuan.

 Sehingga penyesuaian harga BBM  dinilai sebagai pilihan terbaik yang diambil pemerintah. 

Selain itu, Gus Fahrur juga menilai bahwa pemerintah tidak serta merta melakukan penyesuaian harga BBM, tetapi justru mengalihkan subsidi untuk bansos, BLT dan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang. 

Gus Fahrur juga mengemukakan pengalihan subsidi pada masyarakat miskin adalah perintah syariah. 

Ia menjelaskan bahwa dalam zakat, fakir miskin adalah objek utama, termasuk dalam hal subsidi. 

Ia menjelaskan bahwa secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu.

Maka ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada orang tidak mampu demi kemaslahatan, maka sudah sepatutnya langkah pemerintah untuk diberikan dukungan penuh. 

Hal senada sebelumnya juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud.

Baca juga: Pemerintah Akan Bagikan BLT Bagi Lansia dan Anak Yatim

 Ia menjelaskan bahwa sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat yang membutuhkan. 

Marsudi memandang bahwa suatu kewajiban untuk membangun kemaslahatan bangsa. 

Baca juga: Terbaru! Inilah Cara Daftar BLT UMKM Rp 1,2 juta, Cek Penerima Via Login eform.bri.co.id/bpum 2022

Maka kebijakan Presiden sebagai pemimpin yang memprioritaskan masyarakat kurang mampu untuk membangun kemaslahatan bangsa, harus diyakini oleh semua pihak sebagai pilihan yang terbaik. 

Ia juga mengemukakan bahwa Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan sehingga kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi merupakan tindakan yang tepat, yaitu agar nilai guna subsidi tepat sasaran.