Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya sangat menganggap serius Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.

Sehingga ia sangat menyayangkan ucapan yang dilontarkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapimnas Partai Demokrat terkait dugaan tanda-tanda Pemilu 2024 yang tidak jujur dan tidak adil di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Hal tersebut menurut Hasto justru merupakan tuduhan-tuduhan yang ia rasa sangat berbahaya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan harusnya dalam rapimnas hal-hal serius lah yang harus disampaikan.

“Saya anggap rapimnas sangat serius, seharusnya menyampaikan politik kebenaran, bukan tuduhan-tuduhan,” ujar Hasto kepada 

Hasto mengatakan pernyataan ucapan tersebut bukanlah asumsi berdasar, melainkan kekhwatiran SBY atas mampu atau tidaknya Partai Demokrat mengiim capres cawapres ikut konterstasi Pemilu 2024 mendatang.

Hasto juga menjelaskan maju atau tidaknya capres cawapres itu melalui dukungan partai attau gabungan partai yang memenuhi syarat 25 persen suara dan 20 kursi DPR.

Sehingga jika Partai Demokrat merasa tidak mampu memenuhi hal tersebut, ia mengatakan jangan malah membuat pernyataan yang seperti ditegaskan Hasto, merupakan sebuah tuduhan.

“Atau sebenarnya suatu kekhawatiran, yang sangat berbahaya yang menggunakan satu insturmen yang bisa tidaknya maju calon Demokrat,” jelas Hasto.

“Jadi kalau enggak bisa maju karena tidak memiliki ketentuan itu jangan dimaknakan itu penjegalan.

Baca juga: Sekjen PDI Perjuangan: Daripada Menciptakan Kegaduhan Politik, Pak SBY Lebih Baik Tempuh Jalur Hukum

Diketahui dalam Rapimnas Partai Demokrat SBY menyatakan bakal turun gunung. Hal ini lantaran dirinya mendapat informasi ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY menyatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki pihak tertentu.