TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai apa yang dinyatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 2024 merupakan hal yang serius.

"Saya yakin ini bukan statement yang main-main," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

Namun, Jazilul menyebut PKB hingga kini belum melihat indikator kecurangan seperti disebutkan SBY.

"Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur  atau pemilu yang tidak adil. Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu itu tidak jujur dan tidak adil," kata Jazilul.

Karena itu, Jazilul menyarankan agar SBY maupun Demokrat dapat lebih terbuka dalam mengungkap siapa dalang di balik kecurangan di Pemilu nanti.

"Lebih baik diungkap. Ini aktornya ini aktor partai, di luar partai, atau kelompok apa? Setahu saya partai-partai politik ingin agar Pemilu berjalan dengan jurdil," pungkas Jazilul.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: PDIP Sebut SBY Masih Gunakan Strategi Lama Suka Playing Victims

SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.