Gerindra Siap Tempuh Jalur Hukum Soal Pemasangan Baliho Penjegalan Prabowo Subianto
Ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum perihal pemasangan baliho jegal Prabowo Subianto
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum perihal pemasangan baliho yang diyakini untuk menjegal Ketua Umum Prabowo Subianto di beberapa daerah pemilihan (Dapil).
Upaya itu bakal ditempuh kata Dasco setelah pihaknya menerima masukan beberapa pihak termasuk pengamat, untuk mengungkap siapa pihak yang sudah diketahui oleh Gerindra ke publik.
"Kami lebih banyak tidak mau berspekulasi di ranah publik kami akan serahkan ke jalur hukum," kata Dasco kepada awak media, di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Gerindra kata Dasco juga melihat kalau upaya penjegalan Prabowo Subianto lewat baliho ini dilakukan secara sistematis.
Dalam artian lain, memang memiliki tujuan untuk menurunkan popularitas dan elektabilitas dari Prabowo Subianto.
Terlebih, sebagian besar baliho itu terpampang di dapil-dapil yang menurutnya dengan jumlah pemilih tinggi untuk Prabowo.
"Inilah yang kemudian disasar kemudian dipasang baliho-baliho yang menurut analisa kami bisa menurunkan rating pak pyrabowo ini serangan secara halus," tutur Dasco.
Atas hal itu, dirinya menyatakan tak mau berspekulasi lebih jauh perihal pemasangan baliho tersebut, dan memilih akan menempuh jalur hukum.
Meski demikian, Dasco memastikan kalau seluruh kader Gerindra di daerah sudah diperintahkan untuk mencopot baliho tersebut.
"Kami tidak mau berspekulasi di ranah publik, kami memilih untuk melakukan jalur proses hukum," ucap dia.
Dengan masuknya ke jalur hukum nantinya, kata Dasco, dapat membuktikan kebenaran adanya dugaan penjegalan yang dilakukan pihak tertentu.
Sebab, dirinya mengaku merasa sulit untuk menelaah lebih jauh perihal narasi yang disampaikan dalam baliho itu.
Baca juga: Sufmi Dasco Ungkap Dugaan Kampanye Hitam Prabowo Subianto Lewat Baliho di Kantong Suara Gerindra
"Saya susah kalau kemudian menjelaskan narasinya. Lebih baik nanti di proses hukum itu kan akan dikaji oleh aparat penegak hukum mengenai apa yang kami keberatan," kata dia.
"Dan kami rasa setelah kami analisa rasanya memang itu konten-konten yang hasilnya sepintas kelihatan positif tapi hasilnya akan negatif bagi pak prabowo," tukas dia.
Sebelumnya, Ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya mendapati adanya upaya penjegalan untuk Prabowo Subianto yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
Penjegalan itu kata Dasco dilakukan dengan memasangkan baliho Prabowo Subianto namun dengan maksud untuk menurunkan elektabilitas dan popularitas.
"Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating pak Prabowo turun kok itu. Banyak," kata Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Dasco mengatakan, pemasangan baliho itu masif dilakukan di beberapa daerah pemilihan (dapil) terbesar untuk Prabowo Subianto.
Adapun beberapa dapil yang dimaksud yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, hingga Madura.
"Ya pokoknya di daerah pemilihan pak Prabowo cukup tinggi," tutur dia.
Mendapati adanya temuan tersebut, Dasco mengatakan, pihaknya langsung melapor ke pihak berwajib untuk menurunkan baliho yang dimaksud.
Kendati melapor ke Bawaslu, Gerindra kata dia belum ada rencana menempuh upaya tersebut. Sebab kata Dasco, masa kampanye untuk Pemilu 2024 belum dimulai.
Namun dengan adanya upaya pemasangan baliho ini, dirinya menyimpulkan kalau praktik kampanye hitam sudah mulai dilakukan.
"Ya saya nggak bilang itu (kampanye hitam, red) itu, (tapi) Ya begitulah kira-kira," kata dia.
"Ya ini kan belum masa kampanye. Yang dipasang juga baliho pak Prabowo. Masak kita melaporkan ke Bawaslu," sambungnya.
Tak hanya melapor kepada pihak berwajib, Gerindra juga kata Dasco telah meminta para kader di daerah untuk mencopot baliho tersebut.
"Ya kita nggak cuma lapor, kita karena kemudian mereka bukan kita yang pasang ya kita minta, instruksikan kepada seluruh kader di daerah tersebut dicopot, dan banyak juga," tukas dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.