Survei Charta Politika: 57 Persen Publik Tak Setuju Wacana Prabowo-Jokowi di Pemilu 2024
Lembaga survei Charta Politik merilis hasil survei bertajuk Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM, Kamis (22/3/2022).
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei bertajuk Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM, Kamis (22/3/2022).
Dalam surveinya, Charta Politika merilis respon publik atas wacana pencalonan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Hasilnya, sebanyak 57 persen publik menolak wacana ini, sementara 31,2 persen setuju, dan yang tidak tahu sebanyak 11,7 persen.
"Ternyata, mayoritas 57 persen dari responden menyatakan menolak," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam Rilis Survei Charta Politika: Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM di kanal Youtube Charta Politika Indonesia, Kamis (22/9/2022).
Menurut Yunarto, pasangan Prabowo-Jokowi akan kalah jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Baca juga: Megawati Minta Kader PDIP Bersabar soal Capres dan Cawapres 2024
Pasangan lain, kata Yunarto, akan mendapatkan elektabilitas lebih tinggi dari pasangan Prabowo-Jokowi.
"Kalau mau dianalogikan dan kita bedah lanjut menjadi pasangan, menurut saya kemungkinan besar akan kalah. Berat dengan angka penolakan sebesar 57 persen untuk bisa menjadi calon yang bisa menggarap secara elektoral angka lebih tinggi dengan calon-calon lain," jelas Yunarto.
Seperti diketahui, survei ini dilakukan pada 6 sampai 13 September 2022 pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Baca juga: Pembentukan Dewan Kolonel Dinilai Pengamat Upaya Jegal Ganjar Pranowo Maju Capres dari PDIP
Survei dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 1.220 dengan margin of error sebesar 2,82 persen.
Selain itu, survei dilakukan dengan spot check dan cleaning data sebesar 20% dari total sampel.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.