Secara khusus, Ghufron mengajak PKN STAN merencanakan kuliah kerja nyata (KKN) tematik berbasis antikorupsi, sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sekaligus terlibat aktif dalam mencegah terjadi korupsi di berbagai sektor.

“Kami berharap jajaran PKN STAN, bikin tematik KKN antikorupsi. Mau ditempatkan di desa silahkan, mau ditempatkan di BUMD silahkan, mau ditempatkan di Pemda silahkan, mau ditempatkan di lembaga perusahaan privat silahkan. Kami yakin teman-teman STAN kompetensi nya bagus, kalau setiap tahun ada mahasiswa yang magang, KKN, sehingga tidak hanya menunggu menjadi alumni, praktik antikorupsi tapi saat menjalani proses kuliah,” kata Ghufron.

Baca juga: Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Pintu Masuk KPK Usut Suap Lain di Mahkamah Agung

Terhadap upaya KPK tersebut, Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto menegaskan dukungannya pada program pencegahan korupsi KPK di perguruan tinggi.

“Kami mendukung upaya KPK meningkatkan integritas dunia akademik, untuk mewujudkan masyarakat yang antikorupsi. Selain itu, dapat memperkuat lulusan kami, yang berdedikasi, Punggawa Keuangan Negara yang berintegritas dan antikorupsi,” kata Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan, terdapat beberapa bentuk perilaku koruptif yang lazim dilakukan dosen perguruan tinggi.

Mulai dari bekerja di beberapa institusi untuk peroleh keuntungan ekonomi, hingga membeli karya akademik dalam jurnal untuk memenuhi angka kredit.

“Kami hadapi semua, kami merasa ini tanggung jawab kami, karena kalau dunia pendidikan tidak menghasilkan dan membangun sistem yang berintegritas tinggi. Tentu akan menjadi masalah bagi kita ke depannya. Kalau kita melakukan hal tidak berintegritas, maka tidak heran jika nanti kita juga menghasilkan lulusan-lulusan yang menggunakan cara-cara shortcut. Karena mereka merasa, apapun caranya, yang penting tujuan tercapai,” ujar Rahmadi.